Kejagung: Kalau Ada Jaksa atau Pegawai Kejaksaan Tidak Netral di Pilkada akan Kita Jewer
Pihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.
Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menekankan kepada seluruh jajarannya untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada 2024. Sebagai wujud komitmen atas arahan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
"Jadi begini, pertama bahwa netralitas aparat kejaksaan pada pilkada itu harga mati," kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (25/7).
Bahkan, Harli mengatakan pihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral atau memihak dalam gelaran Pilkada 2024.
- Sertijab Dua Jenderal Seangkatan Akmil 1993 Sama-sama Darah Kopassus, Teruskan Jabatan di Kodam Jaya
- 10 Jaksa yang Ditarik Pulang Kejagung Tetap Berdinas di KPK sampai 1 September
- Batal Masuk Baret Merah, Ternyata Jadi Jenderal dan Kepala Staf TNI AD Pertama dari Kavaleri
- Kejagung Tunjuk 15 Jaksa untuk Meneliti Berkas TPPU Panji Gumilang
"Nanti kalau ada jaksa-jaksa, pegawai kejaksaan di daerah yang tidak menjalankan ini segera WA ke kapuspenkum. Segera akan kita jewer," imbuhnya.
Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin tak main-main dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Bahkan dia sempat mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh anggotanya.
Peringatan itu disampaikan, saat Upacara Hari Bakti Adhyaksa ke-64 di Badiklat Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (22/7),
"Tanggal 27 November 2024, Pilkada serentak akan digelar. Ini artinya, peran jajaran kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu sangat vital. Persiapan matang harus dilakukan," kata Burhanuddin dalam Upacara Hari Bakti Adhyaksa ke-64, di Badiklat Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (22/7).
Ia juga menekankan pentingnya netralitas para jaksa dalam pesta demokrasi mendatang.
"Netralitas Adhyaksa adalah harga mati. Tidak ada ruang bagi praktik politik di sini. Siapa pun yang melenceng, akan saya tindak tegas," ujar Burhanuddin.
Peringatan ini bukan tanpa alasan. Pilkada kerap kali diwarnai dengan berbagai pelanggaran dan sengketa. Kejaksaan memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan menjaga agar proses demokrasi berjalan adil dan transparan.
Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengingatkan seluruh jajarannya untuk mewaspadai oknum yang berupaya melemahkan Korps Adhyaksa. Menurut dia, mereka yang berupaya melakukan itu karena tidak nyaman dengan penegakan hukum di lembaganya.
"Oleh karena itu, saya ingatkan agar kita semua selalu waspada, jangan lengah sedikitpun. Karena upaya pelemahan terhadap institusi yang kita cintai ini, oleh oknum-oknum penjahat yang tidak nyaman dengan penegakan hukum yang kejaksaaan jalankan," kata Burhanuddin.