Kejati NTT buru empat DPO kasus korupsi pembangunan dermaga

Salah satu DPO yaitu kontraktor yang mengerjakan proyek bantuan Kementerian Daerah Tertinggal di masa Presiden SBY.

Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kejaksaan Agung (Kejagung), terus memburu empat tersangka korupsi pembangunan dermaga di Kabupaten Alor dan Flores Timur tahun 2014 senilai Rp 43 miliar yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Pengejaran masih terus dilakukan dan kami telah membentuk tim khusus pengejaran," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, John W Purba, melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas, Ridwan Angsar, di Kupang, Selasa (10/11).

Empat orang tersangka, kata Ridwan, di antaranya Ramlan salah satu kontraktor yang turut mengerjakan proyek bantuan Kementerian Daerah Tertinggal di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, ada tiga orang panitia PHO yaitu Sofiyah, Adi Nugraha Suryadi, dan Slamet Maryot. Keempat orang tersebut, sedang dalam pengejaran tim dan sudah masuk dalam DPO.

"Sampai sekarang masih ada empat orang tersangka dalam kasus pembangunan dermaga di Kabupaten Alor dan Flotim yang masih buron. Mereka berempat sudah masuk dalam DPO Kejati NTT," tegas Ridwan dilansir dari antara.

Mengenai keberadaan para tersangka, lanjut Ridwan, telah diketahui oleh tim penyidik Kejati NTT dan Kejagung RI. Namun, untuk membekuk para tersangka Ridwan mengaku masih mengalami kesulitan karena para tersangka sering berpindah-pindah tempat tinggal.

Namun, lanjut dia, tim penyidik Kejati NTT dan Kejagung RI tidak surut semangatnya dalam melakukan pengejaran terhadap para tersangka. "Perburuan kepada para tersangka terus dilakukan," ujarnya.

Ridwan berharap, dalam waktu dekat para tersangka sudah bisa ditangkap karena keberadaannya sudah diendus, demi percepatan penyelesaian penegakan hukum kasus korupsi tersebut.

Kepada para tersangka, Ridwan mengatakan telah diimbau untuk segera menyerahkan diri kepada Kejati NTT agar tidak menghambat proses hukum yang ada. Selain itu, para tersangka juga tidak lagi merasa dikejar oleh penegak hukum. Dengan menyerahkan diri maka proses hukum tidak terhambat karena sikap para tersangka.

"Jika mereka serahkan diri, maka semuanya menjadi aman. Tidak lagi dikejar-kejar seperti orang yang tidak lagi punya rumah. yang terus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain," tutur Ridwan.

Dia mengaku, setidaknya dalam kasus dugaan korupsi dua proyek dermaga tersebut, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan sedikitnya 17 orang tersangka dalam proyek senilai Rp 43 miliar dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

17 Orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu, saat ini telah ditahan di Rutan Klas II B Kupang dan sebagian besarnya lagi kini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang.