Kemenkes Siapkan Metode Baru Gantikan Mandatory Spending di RUU Kesehatan
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah telah mengusulkan metode lain yang jauh lebih efektif dibandingkan mandatory spending.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menuai kecaman dari tenaga kesehatan. Salah satu alasan penolakan RUU Kesehatan ialah penghapusan mandatory spending atau dikenal sebagai pengeluaran negara yang diatur dalam undang-undang.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah telah mengusulkan metode lain yang jauh lebih efektif dibandingkan mandatory spending. Menurutnya, mandatory spending selama ini tidak mencapai tujuan.
-
Apa yang ditekankan Menkes Budi Gunadi Sadikin sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional? Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan kesehatan nasional melalui produksi vaksin dalam negeri.
-
Kenapa Ridwan Kamil dan Suswono menjalani tes kesehatan? Pasangan diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus ini menjalani tes kesehatan sebagai syarat bakal cagub dan bakal cawagub Jakarta.
-
Kapan Ridwan Kamil dan Suswono melakukan tes kesehatan? Pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono tes kesehatan di RSUD Tarakan Jakarta, Sabtu (31/8).
-
Siapa saja yang mengikuti tes kesehatan di RSUD Tarakan? Di mana ada tiga pasangan, yakni Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil - Suswono, dan Dharma Pongrekun - Kun Wardana yang akan secara bergantian mulai dari Jumat (30/8) sampai Minggu (1/9) menjalani tes kesehatan.
-
Bagaimana persiapan Ridwan Kamil dan Suswono sebelum menjalani tes kesehatan? Sebelum melakukan rangkaian pemeriksaan, keduanya mengatakan sudah siap untuk menjalani tes Kesehatan."Insya Allah sesuai dengan jadwal saya dan Pak Suswono akan melakukan pemeriksaan kurang lebih 11 jam. Kita sudah siap Insya Allah dan kami berdua juga sudah banyak mengkonsumsi vitamin D, vitamin doa maksudnya dari orang-orang tercinta," kata Ridwan Kamil, di RSUD Tarakan, Sabtu (31/8).
-
Apa yang disuarakan oleh Anggota BKSAP DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin di Forum Kerja Sama di Wilayah Asia-Pasifik di Bidang Kesehatan Universal? “Tidak mungkin kita bicara soal krisis kesehatan tanpa melihat situasi yang terjadi di Palestina. Kita tahu bahwa serangan militer telah menewaskan lebih dari 13.000 warga Palestina, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan difabel. Bahkan, serangan ini juga menargetkan 4 (empat) rumah sakit besar di Gaza, tak terkecuali rumah sakit Indonesia. Hal ini kemudian memicu lebih dari 50.000 pasien yang tak bisa tertangani secara maksimal, ” tegas Puteri dalam Forum Kerja Sama di Wilayah Asia-Pasifik di Bidang Kesehatan Universal, Jumat (25/11).
"Pengalaman pemerintah mengenai mandatory spending itu tidak 100 persen mencapai tujuan. Tujuan ditaruh mandatory spending bukan besarnya mandatory spending tapi adanya komitmen spending anggaran dari pemerintah untuk memastikan program-program di sektor tertentu bisa berjalan," terang Budi Gunadi usai mengikuti rapat kerja di Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (19/6).
"Buat kita, belajar dari pengalaman sebelumnya mengenai mandatory spending, kita mau usulkan metode lain yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai substansi tadi," sambungnya
Dia menyebut nantinya pemerintah menyiapkan rencana induk kesehatan selama lima tahun ke depan. Rencana itu dapat mengintegrasikan seluruh stakeholder terkait mulai dari pemerintah daerah, pusat, dan lembaga-lembaga lain, seperti BPJS yang memiliki dana kesehatan.
"Substansinya adalah komitmen dari pemerintah untuk melaksanakan program-program di sektor tertentu. Kita membangun mekanisme rencana ilmu kesehatan, di mana nanti kita akan membangun rencana induk kesehatan ini lima tahun ke depan mengintegrasikan antara pemerintah daerah, pusat dan lembaga lembaga lain seperti BPJS yang juga memiliki dana dana terkait dengan kesehatan agar terintegrasi jadi satu. Dan ini juga akan kita konsultasi kan dengan komisi IX DPR RI, " jelas dia.
Belajar dari pengalaman sebelumnya, Budi mengatakan percuma menyediakan anggaran, tetapi tidak ada program yang bisa direalisasikan. Menurutnya, hal itu justru membuat mandatory spending tidak berjalan efektif.
"Daripada kita taruh uangnya sekian tapi programnya tidak ada, nah itu terjadi kebocoran ketidakefisiensian dari anggaran. Pengalaman saya bekerja dengan pemerintah, selama programnya berhasil outcomenya jelas spendingnya jelas. Tidak pernah itu pemerintah atau menteri keuangan tidak mensuport itu," kata Budi.
Reporter Magang: Alya Nurfakhira Zahra
(mdk/tin)