Kepala BPOM Sowan ke Jaksa Agung, Bahas Apa?
Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan alasan menemui Burhanuddin karena ingin agar lembaganya dibangun tanpa adanya korupsi dan bersih.
Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar. Pertemuan digelar di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) Jakarta Selatan.
"Pembicaraan kami adalah sinergitas kita dalam rangka tentunya mendukung kegiatan-kegiatan Balai POM, baik itu secara masalah-masalah kepidanaan maupun masalah-masalah perdata dan tata usaha negara, dan banyak hal yang kami tukar pikiran dan rencana ke depan," kata Burhanuddin dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu (11/12).
- Jaksa Agung Blak-blakan soal Tersangka Kasus Korupsi KLHK
- Tegas, Jaksa Agung Ancam Tindak Kajari Jika Tak Perbaiki Sistem Usai Usut Kasus Korupsi
- Blak-blakan Kepala BPKP Bongkar 'Ladang Korupsi' Kepala Daerah, Berawal dari Rancangan Anggaran
- Buron Sejak 2016, Terpidana Kasus Korupsi Ditangkap Tim Tabur Kejagung saat Berusia Senja
Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, maksud dan tujuan dirinya datang ke Kejagung dan menemui Burhanuddin karena ingin agar lembaganya dibangun tanpa adanya korupsi dan bersih.
"Sebagai pelayanan publik terdepan yang bertanggungjawab terhadap pengawasan obat dan makanan dengan tupoksi kerja yang cukup besar karena berhubungan dengan ratusan ribu stakeholder kami, berupa ada tiga pilar utama Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pilar industri, pilar pemerintah, dan pilar masyarakat," ujar Ikrar.
Diakuinya, kadang kala pemberian sertifikasi kepada sejumlah stakeholder atau usaha obat, industri makanan memiliki kerawanan-kerawanan yang khusus.
"Nah, kami bertekad membangun kelembagaan yang bersih, bebas korupsi, bebas mafia, bebas pelanggaran-pelanggaran yang merugikan masyarakat, rakyat Indonesia baik secara kelembagaan, secara pribadi, dan sebagainya," sambungnya.
Kepada Jaksa Agung, dia juga memperkenalkan memiliki tugas pelaksanaan masing-masing. Untuk deputi satu, berhubungan dengan obat, psikotropik, dan obat kuasi, serta adiktif.
Kemudian, untuk deputi dua berhubungan dengan obat tradisional, suplement, dan kosmetik. Lalu, deputi tiga mengurusi pangan, olahan dan deputi empat adalah deputi penindakan.
"Di situ ada kita punya intelijen, cegat tangkal, cyber, dan penyidikan. Nah, dalam konteks penyidikan ini tentu kami sangat membutuhkan bimbingan dari kejaksaan, karena penyidik tentu kita paham dalam semua masalah hukum, penyidik sangat penting," ungkapnya.
Dia menambahkan, keberadaan tim cyber penting mengingat kejahatan-kejahatan pangan hingga obat ilegal masih sangat banyak.
"Kita akui itu. tapi kita ingin membenahi secara tepat sasaran," ucapnya.
Dapat Tugas Kawal UMKM
Kepala BPOM menambahkan, dirinya juga mendapatkan tugas dari pemerintah yakni melakukan pengawalan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berkaitan dengan sertifikat yang dimiliki pelaku usaha.
"Kita sekarang mendapat beban tambahan baru yang kita sebut dengan pengawalan UMKM. Kami sudah bekerjasama dengan kementerian terkait untuk itu dalam hal sertifikasi pangan olahan ataupun obat tradisional, dan sebagainya dan obat-obat atau retail obat ya," tambahnya.
Tugas lain BPOM, food security yang disebut dengan makan siang bergizi.
"Ini kita tahu mulai berlaku tanggal 2 Januari dengan budget yang sangat besar. Dan kami ada mendapat 13 item untuk pelaksanaan tugas ini. Mulai dari hubungannya yang kita sebut dengan mengawasi rumah produksi atau dapurnya sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya kalau terjadi kejadian luar biasa. Nah, tentu semua ini memiliki kerawanan-kerawanan khusus," pungkasnya.