Iriana Acungkan Dua Jari, PDIP: Mobil Negara Enggak Boleh buat Kampanye
Menyusul aksi Iriana yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Kepresidenan
Menyusul aksi Iriana yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Kepresidenan
- Momen Jokowi Naik Mobil Kepresidenan Terakhir Kali ke Gedung MPR/DPR, Pulang ke Istana Pakai Mobil Biasa
- Soal Pose Dua Jari dari Mobil Kepresidenan, TPN Ganjar: Ibu Iriana Terikat Netralitas
- Cak Imin: Indonesia Ibarat Mobil Kencang tapi Belum Ada Sopir yang Membawanya Melaju
- Kelakuan Kurang Ajar Pengemis di Bandung, Tak Diberi Uang Mobil Orang Diludahi
Iriana Acungkan Dua Jari, PDIP: Mobil Negara Enggak Boleh buat Kampanye
Pose salah 2 jari dilakukan Ibu negara Iriana Joko Widodo dari dalam mobil Kepresiden menjadi sorotan publik.
Bagi Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto sebagai pelanggaran.
Hasto menjelaskan seharusnya Iriana Jokowi tidak melakukan pose 2 jari dari dalam mobil Kepresidenan. Ia menyebut mobil Kepresidenan merupakan fasilitas milik negara.
"Mobil negara enggak boleh dipakai untuk kampanye. Dan itu pelanggaran,"
tegas Hasto di Makassar, Sabtu (27/1).
merdeka.com
Meski menganggap tindakan Iriana Jokowi sebagai pelanggaran Pemilu, Hasto enggan melaporkan hal tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Bagi Hasto saat ini PDIP hanya fokus untuk memenangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Kita harusnya turun ke bawah, jadi PDIP dan Tim Pemenangan Pak Ganjar-Mahfud fokus. Kita enggak usah lapor-laporan. Yang melaporkan bakal banyak nanti, kita lihat aja," sebutnya.
Hal senada disampaikan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid.
Ia mengaku tak ingin pose salam 2 jari yang dilakukan Iriana Jokowi menganggu fokus pemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres.
"Nanti kita lihat (apakah melaporkan Iriana Jokowi ke Bawaslu atau tidak)," kata Arsjad.
Arsjad menyinggung seharusnya Iriana Jokowi mendengarkan penegasan Presiden untuk netral.
"Ya, itu namanya haknya. Tapi balik lagi, sebaiknya semua yang memang dalam konteks alat negara seperti Pak Presiden yang katakan harus netral, netral, netral, itu yang kita harapkan," pungkasnya.