Ketua DPR ingatkan TKI jangan menempuh jalur ilegal
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan agar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) jangan ada lagi menggunakan jalur ilegal. Menurut dia, Pemerintah sudah memberikan banyak kemudahan untuk para TKI.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan agar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) jangan ada lagi menggunakan jalur ilegal. Menurut dia, Pemerintah sudah memberikan banyak kemudahan untuk para TKI.
Hal ini diungkapkan menyusul sebuah kapal motor yang tenggelam di wilayah perairan sekitar Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Jumat (29/6). Dalam kejadian itu, ada empat orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diketahui meninggal.
-
Siapa yang melaporkan Bambang Soesatyo ke MKD? Laporan dibuat mahasiswa Universitas Islam Jakarta bernama M Azhari terkait terkait pernyataan bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan UUD 1945.
-
Apa yang dilakukan prajurit TNI kepada anggota KKB? Peristiwa penyiksaan yang dilakukan sejumlah prajurit TNI terhadap seorang warga Papua diduga merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) viral di media sosial.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kenapa prajurit TNI menganiaya anggota KKB? Penyiksaan itu dilakukan prajurit TNI diduga kesal atas sikap Denius Kogoya yang ingin menebar teror membakar puskesmas kala itu.
-
Bagaimana Komisi XI DPR mendorong pencegahan pinjol ilegal? Selain masyarakat, politikus Partai Golkar ini juga mengingatkan OJK untuk menindak pinjol ilegal yang marak di tengah masyarakat. Maka dari itu, jumlah pengaduannya terus meningkat. Hingga 28 Maret 2024, OJK mencatat pengaduan terkait pinjol ilegal mencapai 4.985 aduan. Dimana, OJK juga telah memblokir 311 pinjol ilegal sejak awal tahun ini. "Karenanya, kami terus mendorong upaya penindakan ini untuk menciptakan industri pinjol yang aman dan produktif.
-
Kapan Komisi XI DPR mengingatkan masyarakat dan OJK soal pinjol ilegal? Melihat besarnya pengeluaran masyarakat saat Ramadan hingga Lebaran, Anggota Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin mengingatkan agar masyarakat menghindari pinjaman online (pinjol) yang bersifat konsumtif.
"Saya turut berduka cita atas meninggalnya lima orang yang menjadi korban kecelakaan tersebut. Saya harap masyarakat tidak lagi menempuh jalur perairan secara ilegal. Kenapa harus melalui jalur ilegal yang membahayakan nyawa dan tidak ada jaminan serta perlindungan. Padahal untuk bekerja di luar negeri, pemerintah sudah memberikan banyak kemudahan dan berbagai fasilitas," ucap pria yang akrab disapa Bamsoet ini dalam keterangannya, Minggu (1/7).
Dia pun berharap, dengan kejadian ini, Pemerintah harus segera merealisasikan pembangunan Pos Lintas Bantas Negara (PLBN) di Sei Pancang, Sebatik Utara, Nunukan, Kalimantan Utara. Politisi Golkar ini menilai, dengan beroperasinya PLBN ini diharapkan dapat menghindari lalu lintas tenaga kerja ilegal yang masuk maupun keluar dari Sebatik, khususnya yang menuju dan dari Tawau, Malaysia.
"Akibat tidak adanya PLBN, banyak saudara-sudara kita yang berangkat ke Malaysia maupun pulang ke Indonesia secara illegal menggunakan speedboat melalui jalur perairan Sebatik dan Tawau. Tidak sedikit yang bahkan menjadi korban kecelakaan laut dalam perjalanan tersebut," ungkap Bamsoet.
Dia menegaskan, PLBN tidak hanya untuk mengontrol keluar dan masuknya orang-orang dari dan keluar Indonesia, juga akan berdampak kepada kegiatan perekonomian dan peningkatakan kesejahteraan warga. Begitu pula, masih kata dia, dengan pihak keamanan, akan lebih dapat meningkatkan patroli disekitar kawasan perairan.
"Melalui PLBN, mobilitas penduduk maupun barang antar negara dapat terkontrol. Sehingga dapat mewujudkan konektivitas dan aksesbilitas yang baik dalam pengembangan kawasan perbatasan," kata Bamsoet.
Dia pun mengingatkan, DPR selalu siap membantu pemerintah melalui Kementerian PUPR dalam hal menjalankan fungsi anggaran memastikan dan menyiapkan dana membangun PLBN.
"Tinggal political will dari pemerintah dalam menentukan skala prioritas mana yang didahulukan dalam pembangunan," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Baca juga:
Polisi gerebek tempat PJTKI ilegal di Bekasi
Bahan bakar habis, kapal pengangkut 107 TKI hanyut sampai ke Singapura
Jenazah WNI di Jepang yang sempat tertahan akan dipulangkan pekan ini
Dua bulan tanpa kejelasan, 73 TKI asal Jateng pulang ke daerah asal
Tidak bersalah dalam penempatan, 28 TKI di Malaysia asal Jawa Tengah akan dipulangkan
Polisi geledah tempat penampungan TKI ilegal di Bekasi