Ketua KPK: 26 Provinsi Pernah Terlibat Kasus Korupsi, Jabar Paling Banyak
Delapan provinsi belum ditemukan tindak pidana korupsi. KPK berharap delapan provinsi terus berbenah. Memperbaiki dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri membeberkan data jumlah kasus Korupsi di 34 provinsi di Indonesia. Sebanyak 26 provinsi terjadi tindak pidana korupsi. Data tersebut dia terima sejak 2004 hingga 2020.
"Dari sebaran 34 provinsi, 26 daerah itu pernah terlibat korupsi. Ini memprihatinkan bagi kita," ujar Firli dalam webinar dengan seluruh calon kepala daerah dengan tema 'Mewujudkan Pimpinan Daerah Berkualitas Melalui Pilkada Serentak yang Jujur Berintegritas', Selasa (20/10).
-
Bagaimana Firli Bahuri bisa menjadi Ketua KPK? Seperti diketahui, Firli terpilih secara aklamasi sebagai ketua KPK oleh Komisi III DPR pada 2019 lalu.
-
Kenapa KPK dianggap tidak etis memberikan bantuan hukum kepada Firli Bahuri? Menurut Alex, tak etis lembaga antikorupsi memberi bantuan hukum terhadap tersangka korupsi."Bantuan hukum kemarin sudah kami sampaikan bahwa KPK tidak memberikan bantuan hukum, tetapi kami akan menfasilitasi kalau terkait dengan permintaan dokumen-dokumen," kata Alex. "Kalau perkara yang menyangkut korupsi itu, ya tentu tidak etis juga sebagai lembaga penegak pemberantasan korupsi membela dari tersangka korupsi. Jadi waktu itu disimpulkan seperti itu," Alex menambahkan.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang menggantikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK sementara? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango berpose sesaat sebelum memberi keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/11/2023). Sebelumnya Presiden Joko Widodo, melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
Dari sebaran 26 provinsi yang pernah terjadi tindak pidana korupsi, paling banyak terjadi di Jawa Barat, yakni 101 kasus. Disusul Jawa Timur 93 kasus, kemudian 73 kasus di Sumatera Utara.
Riau dan Kepulauan Riau sebanyak 64 kasus. DKI Jakarta 61 kasus, Jawa Tengah 49 kasus, Lampung 30 kasus, Sumatera Selatan 24 kasus, Banten 24 kasus, Papua 22 kasus, Kalimantan Timur 22 kasus, Bengkulu 22 kasus, Aceh 14 kasus, Nusa Tenggara Barat 12 kasus, Jambi 12 kasus, Sulawesi Utara 10 kasus.
Kemudian Kalimantan Barat ada 10 kasus, Sulawesi Tenggara 10 kasus, Maluku 6 kasus, Sulawesi Tengah 5 kasus, Sulawesi Selatan 5 kasus, Nusa Tenggara Timur 5 kasus, Kalimantan Tengah 5 kasus, Bali 5 kasus, dan Sumatera Barat 3 kasus.
Delapan provinsi belum ditemukan tindak pidana korupsi. KPK berharap delapan provinsi terus berbenah. Memperbaiki dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
"Ada delapan provinsi yang tidak ada kasus korupsi, mudah-mudahan ini adalah pencegahannya berjalan karena sesungguhnya ada intervensi KPK terkait pencegahan korupsi," kata Firli.
Sejak 2004 hingga 2020, lembaga antirasuah berulang kali menemukan kasus yang melibatkan kepala daerah. Paling banyak kasus suap. Jumlahnya 704 kasus.
"Jadi, kasus-kasus korupsi yang terjadi 2004 sampai 2020 itu paling banyak karena kasus suap, itu 704, di proyek 224 perkara, penyalahgunaan anggaran 48, TPPU 36. Ini kasus-kasus yang melibatkan kepala daerah," kata Firli.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Ketua KPK: Orang Korupsi Karena Serakah, Kebutuhan, Vonis Rendah dan Sistem Lemah
KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengerjaan Subkontraktor Fiktif Waskita Karya
Tersangka Korupsi Proyek Jembatan Bangkinang Jalani Pemeriksaan Lanjutan
27 Dokumen Terkait Pengalihan Aset Tanah Disita dari Kantor BPN NTT
Komisi III: Kejati Jatim Kontribusi Kembalikan Aset Negara Rp5 T dari Kasus Korupsi
Kejari Polman Selamatkan Rp3,1 Miliar dari Hasil Korupsi Lampu Jalan