Ketua KPK: Gorontalo Termasuk Provinsi Luput dari OTT, Bukan Berarti Tidak Ada
Nawawi Pomolango berharap pada kunjungannya ke Gorontalo tidak terjadi OTT KPK.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nawawi Pomolango berharap tidak ada kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) terjadi di Provinsi Gorontalo.
Hal itu dikemukakannya pada rapat koordinasi percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah di aula rumah jabatan Gubernur Gorontalo.
- Anggota KPU Kota Gorontalo Dilaporkan ke Polisi Diduga Lakukan Penipuan Proyek
- KPK Obok-Obok Kediaman Mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak
- Putusan MK soal Umur Calon Kepala Daerah Dinilai Kental Nuansa Politis
- Tudingan KPU Lakukan Pelanggaran Tak Terbukti, MK Tolak Sengketa Pileg 2024 Golkar di Dapil Gorontalo Utara
"Selama lima tahun saya berada di KPK, Gorontalo termasuk provinsi yang luput dari kegiatan OTT. Tetapi bukan berarti tidak ada. Ada beberapa kasus yang kami monitor, cuma mungkin belum tertangkap saja. Kita berharap itu tidak terjadi di daerah yang kita cintai ini," kata Nawawi seperti dilansir dari Antara, Selasa (27/8).
Dia mengisahkan pengalamannya saat berkunjung ke sejumlah daerah, di mana tak berselang lama usai kunjungannya ada pejabat daerah tersebut yang terjaring kegiatan OTT. Ia berharap pada kunjungannya ke Gorontalo hal itu tidak terjadi.
"Saya pimpinan KPK yang barangkali paling kurang datang ke daerah. Tetapi karena Gorontalo, saya ingin datang. Tapi saya sedikit khawatir karena pengalaman sebelumnya saat datang ke Kalimantan Timur, seminggu kemudian ada pejabatnya yang ikut ke kantor Merah Putih (Kantor KPK). Begitu juga ketika saya ke Maluku Utara, tidak lama ada juga pejabatnya yang ikut ke kantor Merah Putih. Saya berharap datang ke Gorontalo, seminggu kemudian dan seterusnya tidak ada yang ikut ke Merah Putih," ujar Nawawi.
Sebelumnya Nawawi mengaku senang bisa datang ke kampung halamannya Gorontalo. Rasa senang itu diungkapkan dengan menyanyikan penggalan lirik lagu Hulondalo Lipuu yang berbunyi Tilongkabila huidiyo, bone dutula liyo.
"KPK punya catatan belakangan ini cukup banyak pengaduan masyarakat yang masuk dari Provinsi Gorontalo khususnya menyangkut pengadaan barang dan jasa. Jagalah negeri ini, bekerjalah dengan penuh dedikasi," imbuhnya.