Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Pakar Nilai Dugaan Denda Impor di Pelabuhan Diusut Guna Pembenahan Tata Kelola

Ia meyakini pengusutan kasus tersebut untuk mengembalikan kepercayaan publik.

denda impor
Pakar Nilai Dugaan Denda Impor di Pelabuhan Diusut Guna Pembenahan Tata Kelola
Ekspor kelapa di Pelabuhan Kendari oleh Badan Karantina Indonesia menjadi ekspor perdana tujuan Tiongkok. (©@ 2024 merdeka.com)

Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi (PSKE) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Ari Wibowo menilai pengusutan dugaan kasus biaya denda impor atau demurrage dapat bermanfaat untuk pembenahan tata kelola impor barang.

Menurut dia, kasus yang muncul karena banyaknya peti kemas yang tertahan di pelabuhan, termasuk kontainer beras impor, terjadi karena masih adanya celah pengadaan impor yang dapat dimanfaatkan untuk penyalahgunaan wewenang.

"Karena memang ada kecenderungan impor dijadikan sebagai ladang mengeruk keuntungan secara ilegal karena nilai barangnya pasti besar, demikian juga dengan impor beras ini," katanya seperti dilansir Antara.

Ari pun menyoroti pengadaan impor pangan seperti bawang, garam dan lainnya yang kerap dijadikan ladang untuk mencari keuntungan ilegal dengan beberapa individu sudah ditetapkan menjadi tersangka.

Dengan demikian, ia menyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menuntaskan penyelidikan dugaan kasus biaya denda impor tersebut untuk mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat atas penegakkan hukum di Indonesia.

"KPK perlu serius dan menyampaikan perkembangannya secara berkala demi menjaga kepercayaan masyarakat bahwa laporannya tidak diabaikan. KPK sudah punya data awal dan tidak butuh waktu lama untuk melakukan penyelidikan," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan seluruh kasus korupsi yang masuk mendapatkan perlakuan yang sama, termasuk laporan atas dugaan biaya denda impor atau demurrage yang sempat dilaporkan beberapa waktu lalu.

Meski demikian, menurut dia, belum ada perkembangan lanjutan terkait penanganan kasus tersebut, karena penyelidikan yang dilakukan oleh KPK masih bersifat rahasia.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Henni Rachma Sari
Editor Henni Rachma Sari
M
Reporter
    Merdeka
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Dukung Pemilu 2024 Satu Putaran, Bahlil Ajak Seluruh Masyarakat untuk Mencoblos ke TPS
Dukung Pemilu 2024 Satu Putaran, Bahlil Ajak Seluruh Masyarakat untuk Mencoblos ke TPS

Ketua TKS Prabowo-Gibran ajak seluruh lapisan masyarakat untuk ke TPS tanggal 14 Februari 2024.

Pemilu 2024
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat

Hal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat

DPR
Jalani Putusan PTUN, Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron
Jalani Putusan PTUN, Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron

Penundaan itu sehubungan dengan perintah dari hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan menunda sidang etik Ghufron.

Nurul Ghufron
Penampilan Ibu Inul Daratista saat Kondangan Curi Perhatian, Gelangnya dari Titiek Puspa dan Istri Pensiunan Jenderal TNI
Penampilan Ibu Inul Daratista saat Kondangan Curi Perhatian, Gelangnya dari Titiek Puspa dan Istri Pensiunan Jenderal TNI

Ibunda Inul Daratista, Rufia sukses mencuri perhatian publik.

Inul Daratista
Dugaan Penyelewengan Dana PON Aceh-Sumut, Kapolri: Kami Siapkan Penyidik
Dugaan Penyelewengan Dana PON Aceh-Sumut, Kapolri: Kami Siapkan Penyidik

Menurut Sigit, aparat penegak hukum di Polri, Kejaksaan, KPK memiliki ruang yang sama untuk menagani.

PON Aceh-Sumut
Kasad Maruli Minta Publik Tak Kaitkan Kasus Penganiayaan Relawan dengan Netralitas TNI
Kasad Maruli Minta Publik Tak Kaitkan Kasus Penganiayaan Relawan dengan Netralitas TNI

Komitmen TNI untuk tetap netral tidak berubah dan sikap demikian tetap terus dijaga.

Pemilu 2024
TKN Beberkan Dugaan Indikasi Upaya Penggagalan Pemilu 2024
TKN Beberkan Dugaan Indikasi Upaya Penggagalan Pemilu 2024

Ada juga upaya membenturkan aparat Polri dan TNI dengan masyarakat.

Gibran Rakabuming Raka
Bukan TNI Polri, Ini adalah Garda Terdepan yang Mengawal KPU di Tahun Pemilu
Bukan TNI Polri, Ini adalah Garda Terdepan yang Mengawal KPU di Tahun Pemilu

Bukan TNI dan Polri, ini adalah satuan yang menjadi garda terdepan dalam mengawal KPu di tahun pemilu 2024.

Trending
Iuran Tapera Potong Gaji Karyawan, Wapres: Nanti Bisa Diambil, Sebenarnya Ini Tabungan
Iuran Tapera Potong Gaji Karyawan, Wapres: Nanti Bisa Diambil, Sebenarnya Ini Tabungan

Wapres sekali lagi meyakinkan bahwa dana masyarakat di Tapera aman dan nanti akan dikembalikan.

Wapres Ma'ruf Amiin
Enam Tahanan Kabur dari Polsek Tanah Abang Masih Berkeliaran, Ingatkan Keluarga Tak Bantu Pelarian
Enam Tahanan Kabur dari Polsek Tanah Abang Masih Berkeliaran, Ingatkan Keluarga Tak Bantu Pelarian

Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan delapan tahanan sudah ditangkap dalam tiga hari pengejaran

tahanan kabur
Pemkot Tarakan Gelar Pekan Kebudayaan Daerah, Wadah Bagi Komunitas Tampil ke Publik
Pemkot Tarakan Gelar Pekan Kebudayaan Daerah, Wadah Bagi Komunitas Tampil ke Publik

Pemerintah Kota Tarakan menggelar Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) ke IV, yang berlangsung di Taman Berlabuh.

Berita Tarakan
Tegas, KPU Ingatkan Menteri dan Kepala Daerah Petahana Ikut Pilkada Harus Cuti
Tegas, KPU Ingatkan Menteri dan Kepala Daerah Petahana Ikut Pilkada Harus Cuti

Sementara untuk bakal calon kepala daerah dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri harus mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum mendaftar.

Pilkada 2024