Pakar Nilai Denda Impor Beras di Pelabuhan Tanjung Priok & Tanjung Perak Tetap Dibayarkan
Keberadaan 1.600 kontainer berisi beras ilegal dengan demurrage sebesar Rp294,5 miliar yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Sur
Pakar Nilai Denda Impor Beras di Pelabuhan Tanjung Priok & Tanjung Perak Tetap DibayarkanKeberadaan 1.600 kontainer berisi beras ilegal dengan nilai demurrage sebesar Rp294,5 miliar yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya akan menjadi masalah berbau korupsi atau rasuah bila diambil namun tidak dibayarkan dendanya.
Hal itu disampaikan pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menanggapi keberadaan 1.600 kontainer berisi beras ilegal dengan demurrage sebesar Rp294,5 miliar yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya.
- Pakar Dorong Penegak Hukum Serius Tangani Demurrage Impor Beras: Selamatkan Petani
- Mencuat Demurrage Rp294,5 M, Kebijakan Pemerintah dalam Mengimpor Beras Dikritik
- Segini Jumlah Beras Impor yang Masuk Indonesia Periode Januari-Mei 2024
- KPK Siap Turun Tangan Dalami Soal Demurrage Beras Bulog Rp350 Miliar
"Kalau (berasnya) diambil tanpa bayar (demurrage) ya itu masalah (berbau korupsi)," ujar dia, Minggu (11/8).
Dalam penjelasannya, Fickar juga menerangkan, bahwa beras yang tertahan di pelabuhan tersebut akan menjadi kerugian negara apabila tidak dibayarkanya denda sebesar Rp 294,5 miliar.
"(Demurrage atau denda) itu yang dihitung sebagai kerugian negara kalau tidak dibayar," papar Fickar.
Fickar menambahkan, jika beras yang berada di 1.600 kontainer itu dibiarkan begitu saja maka pihak berwenang harus memanggil dan meminta keterangan dari pengangkut.
"Jika sudah jelas siapa yang bertanggung jawab maka bisa diminta paksa membayar atau mengembalikan barang itu ke tempat awal pengiriman," tegas dia.
Fickar melanjutkan, pihak pelabuhan sendiri bisa meminta penetapan kepada pengadilan apabila beras di 1.600 kontainer tersebut tidak bertuan.
Nantinya, kata dia, pengadilan bisa memutuskan apakah beras tersebut bisa menjadi milik negara atau dimusnahkan sebagai barang ilegal.
"Jika tidak jelas juga pihak pelabuhan bisa minta penetapan ke pengadilan untuk diputuskan menjadi milik negara atau dimusnahkan," tandasnya.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian atau Kemenperin mengungkapkan terdapat 1.600 kontainer dengan nilai demurrage Rp 294,5 miliar berisi beras ilegal yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya.
Kemenperin menyebut 1.600 kontainer beras itu merupakan bagian dari 26.415 kontainer yang tertahan di dua pelabuhan tersebut.
Kemenperin menyebut dari data yang diperoleh melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), ribuan kontainer berisi beras tersebut diketahui aspek legalitasnya alias ilegal.
- DPR Gelar Rapat Paripurna: Hanya 88 Anggota DPR, 203 Orang Izin
- Gibran Akhirnya Buka Suara Disebut Rocky Gerung Sering Terima Uang Setoran dari Menteri
- Jokowi Bakal Rapat Kabinet di IKN Pekan Ini
- Rakyat Susah Cari Kerja, Rieke Pitaloka Tegas Tolak Program Pensiun Tambahan Bagi Para Pekerja
- Kelebihan dan Kekurangan Susu Ikan, Minuman Pengganti Susu Sapi di Program Makan Gratis Prabowo
-
Merdeka
Berita Terpopuler
-
Jokowi Bakal Rapat Kabinet di IKN Pekan Ini
merdeka.com 10 Sep 2024 -
Istana Sebut Jokowi Tak Selalu Berkantor di IKN, Bakal Keliling Daerah
merdeka.com 10 Sep 2024 -
Viral Mahasiswa Mengaku Dipukul Paspampres, Istana: Yang Mendekat ke Presiden Harus Dapat Izin
merdeka.com 10 Sep 2024 -
Resmikan Bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera, Jokowi: Tinggal 40 Km Lagi Sampai ke Danau Toba
merdeka.com 10 Sep 2024 -
Danpaspampres Minta Warga Tak Ngotot dan Agresif Jika Ingin Berfoto dengan Jokowi
merdeka.com 10 Sep 2024
