Ketua MRP: Mayoritas Orang Papua Belum Punya e-KTP
Timotius meminta adanya ketegasan pemerintah, khususnya KPU RI untuk kepastian hukum agar orang-orang yang belum memiliki e-KTP ini agar dapat memilih pada saat pemilu.
Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib menyebutkan, mayoritas orang asli Papua belum memiliki e-KTP. Hal tersebut disampaikan saat audiensi MRP dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (2/8).
"Yang akan ikut pemilu adalah rakyat Papua yang punya e-KTP. Sementara, mayoritas orang asli Papua belum memiliki e-KTP," kata Murib.
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Mengapa Pemilu 2024 penting? Pemilu memegang peranan penting dalam sistem demokrasi sebagai alat untuk mengekspresikan kehendak rakyat, memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan melayani kepentingan rakyat, menciptakan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat, serta memperkuat sistem demokrasi.
-
Apa tujuan utama dari Pemilu 2024? Pemilu merupakan wadah bagi rakyat untuk menjalankan demokrasi demi mempertahankan kedaulatan negara.
-
Kapan anggaran Pemilu 2024 diberikan oleh Kemenkeu? Anggaran Pemilu 2024 sudah diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sejak 20 bulan lalu sebelum Pemilu diselenggarakan pada Februari mendatang.
Oleh karena itu, dia meminta adanya ketegasan pemerintah, khususnya KPU RI untuk kepastian hukum agar orang-orang yang belum memiliki e-KTP ini agar dapat memilih pada saat pemilu.
Wakil Ketua MRP, Yoel Luiz Mulait juga menambahkan, hasil temuan MRP di Nabire hanya 6 persen yang memiliki e-KTP.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, pihaknya akan berusaha sekuat mungkin untuk pemutakhiran daftar pemilih agar warga negara Indonesia di Papua dapat masuk dalam daftar pemilih.
"Nanti kami akan koordinasikan secara serius secara bertubi-tubi dengan pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri Kependudukan dan catatan sipil yang mengurusi database kependudukan rekam e-KTP," jelas Hasyim
Hasyim jug meminta RPM untuk bekerja sama untuk mendaftarkan masyarakat Papua kepada KPU kabupaten/kota bila ada yang belum masuk daftar pemilih.
(mdk/fik)