Ketua MUI, Kapolri sampai Mendikbud dapat award Merawat Kebangsaan
Ketua MUI, Kapolri sampai Mendikbud dapat award Merawat Kebangsaan. Rumah Gerakan 98 memberikan award kepada tokoh-tokoh penting yang dinilai berperan besar merawat kebangsaan. Acara penyerahan award digelar di Gedung Komisi Yudisial lantai 4, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8).
Rumah Gerakan 98 memberikan award kepada tokoh-tokoh penting yang dinilai berperan besar merawat kebangsaan. Acara penyerahan award digelar di Gedung Komisi Yudisial lantai 4, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8).
Selain itu, Rumah Gerakan 98 melaksanakan pelantikan Dewan Pengurus Nasional Rumah Gerakan 98.
Ketua Pelaksana Acara Award Jefri Siahahan dalam sambutannya menyampaikan, jika acara ini diselenggarakan pada bulan Agustus, karena menurutnya di bulan ini adalah bulan penuh arti di Indonesia. Sebab, tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan RI.
"Menurut kami lah sangat tepat reformasi, memberikan sebuah penghargaan kepada semua pihak, yang turut serta dalam membangun cita-cita pada saat Indonesia merdeka," kata Jefri dalam sambutannya Jalan Kramat Raya, Gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8).
Menurut Jefri, jika pihak yang menerima award adalah orang-orang terpilih yang sangat tepat. Alasan acara ini digelar di Komisi Yudisial juga bukan tanpa sebab. Menurut dia, KY adalah sebuah gedung yang lahir setelah reformasi.
Penghargaan itu diberikan kepada Ketua MUI KH Ma'ruf Amin, Kapolri Tito Karnavian, Ketua KPK Agus Rahardjo, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Sayang, seluruh penerima penghargaan tak hadir dalam acara ini. Mereka semua diwakilkan oleh utusan masing-masing.
Sementara itu, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari menyampaikan, acara ini menjadi spirit bagi dirinya untuk bekerja lebih baik lagi demi Indonesia.
"Karena pemimpin-pemimpin kita yang dibentuk orde baru adalah pemimpin-pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang otoriter, pemimpin-pemimpin yang mengabdi pada kepentingan modal, pemimpin-pemimpin yang mencari memburu rente saja. Itulah yang harus kita hancurkan, bukan figurnya saja, bukan personalnya saja, tapi sistemnya juga dan itulah yang harus kita buat," kata Aidul dalam sambutannya.
Aidul merasa ada kebanggaan ketika menjadi Ketua Komisi Yudisial dalam usia relatif muda. Menurutnya, ini adalah keberhasilan dari teman-teman yang sejak awal bergerak di jalan.
"Akhirnya membuat saya juga hadir di sini, rumah pergerakan 98 ini adalah juga bagian komitmen saya pada pergerakan reformasi yang pada intinya adalah menghancurkan otoriterianisme orde baru dan memulihkan kehidupan demokrasi di Indonesia.
Baca juga:
Tiga bandara AP II diganjar penghargaan mutu layanan internasional
Jadi kepala daerah inovatif 2017, Bupati Eka akan makin giat kerja
Dapat Adipura Kencana, Bupati Kudus sebut karena andil masyarakat
Wali Kota Malang dinobatkan Kepala Daerah Terinovasi 2017
Imron dari SMK 2 Babel Jadi Peserta Terbaik AHMBS 2017
Unit Kerja Pancasila beri penghargaan ke 15 kementerian dan lembaga
-
Kapan Ma'ruf Amin datang ke kantor DPP PKB? Berdasarkan pantauan merdeka.com, Ma'ruf datang sekira 15.46 WIB.
-
Kapan Ganjar-Mahfud berangkat ke MK? Pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghadiri sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Senin, (22/4).
-
Kapan Harun Kabir meninggal? Tanggal 13 November 1947, jadi hari terakhir Harun Kabir dalam menentang kekuasaan Belanda yang kembali datang ke Indonesia.
-
Kapan Ma'ruf Amin melanjutkan sekolah ke Tebuireng? Kemudian, Ma’ruf Amin melanjutkan sekolah ke jenjang Madrasah Ibtidaijah Salafijah Safiijah Tebuireng, Jombang, Jawa Timur pada 1958.
-
Kapan Panglima TNI menerima penghargaan? Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dianugerahi penghargaan Meritorious Service Medal dari Pemerintah Singapura.
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.