Klaim Cagub Paling Tak Bermasalah di Jatim, Luluk Sindir Kantor Gubernur Era Khofifah Pernah Digeledah KPK
Luluk juga mengklaim dirinya tak kalah populer dengan Khofifah dan Risma.
Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah mengklaim dirinya tak kalah populer dengan calon gubernur kompetitor lainnya seperti Khofifah Indar Parawansa maupun Tri Rismaharini. Ia bahkan berani mendeklarasikan diri sebagai satu-satunya Cagub yang tidak punya beban dan masalah di Jatim ini.
Luluk mengatakan, meski secara survei dirinya masih berada di urutan ketiga, namun banyak masyarakat Jawa Timur yang mengenal dirinya sebagai calon gubernur dan politisi.
- Khofifah, Risma dan Luluk Resmi Berlaga di Pilkada Jatim 2024
- Lawan Khofifah dan Risma di Pilgub Jatim, Luluk Mundur Sebagai Anggota DPR
- PKB Masih Godok Nama Bakal Cagub Jatim, Akui Khofifah Lawan Paling Kuat
- Kembali Maju sebagai Cagub Cawagub Jatim pada Pilkada 2024, Begini Kinerja Khofifah dan Emil Dardak Lima Tahun Terakhir
"Kalau di warung-warung kopi itu justru suara Luluk tidak tertinggal, apa lagi suara langit, mungkin kalau di survei iya tertinggal, tetapi itu hal yang biasa," kata Luluk dalam keterangan tertulis yang diterima oleh merdeka.com, Senin (11/11).
Selain tak kalah populer dengan dua calon lainnya, Luluk menyebut dirinya juga tidak punya beban dan masalah di Jawa Timur. Oleh karena itu, katanya, masyarakat seharusnya memilih calon pemimpin yang tidak memiliki masalah, perkara, serta beban agar bisa fokus membenahi Jawa Timur dan bekerja sama dengan masyarakat.
"Ya mohon maaf, siapa sih publik yang tidak tahu bahwa ada gojang-ganjing di Jawa Timur, dan itu cukup membuat kita sangat prihatin terkait dengan soal hibah ya," kata Luluk.
"Sampai kemudian ada kantor gubernur yang diobrak-obrik sama KPK ya, maka saya pastikan itu kalau saya jadi gubernur ya, 5 tahun ke depan itu kantor gubernur itu gak akan ada di obrik-obrik KPK," lanjutnya.
Sindiran Luluk soal dana hibah di Jatim ini tak lain merujuk pada kasus yang sudah menjerat Eks Wakil Ketua DPRD Jawa timur Sahat Tua Simanjuntak. Polisiti Partai Golkar itu disebut menerima suap sebesar Rp39,5 miliar dengan modus Ijon dana hibah.
Akibat kasus Sahat tersebut, pada Deseber 2022 kantor Gubernur Jawa Timur yang saat itu masih dijabat oleh Khofifah Indaparawansa, sempat digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak hanya itu, kantor Wagub Emil Elistianto Dardak pun tak luput dari penggeledahan oleh komisi anti rasuah tersebut.
Kasus dana hibah di Jatim hingga kini masih dalam penanganan KPK. Terakhir, KPK telah menetapkan 21 tersangka baru dalam kasus dana hibah. Namun demikian, belum satu nama pun yang disebut oleh KPK siapa saja 21 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka baru tersebut.
Luluk berharap masyarakat yang menginginkan perubahan di Jawa Timur memilihnya sebagai gubernur. Ia mengajak masyarakat Jawa Timur untuk kerja bersama membuat gerakan perubahan menuntaskan masalah-masalah yang kerap terjadi di sana.
"Kalau kita ingin menuntaskan problem kemiskinan di Jawa Timur, kalau kita ingin menuntaskan problem pendidikan termasuk sekolah kejuruan yang ada di Jawa Timur, kalau kita ingin menuntaskan problem kesenjangan yang ada di Jawa Timur termasuk daerah tapal kuda, berarti kita berada di satu barisan Luluk dan Lukman, karena itu tekad kami," kata Luluk.
Penjelasan Khofifah
Saat masih menjabat gubernur, Khofifah Indar Parawansa, menanggapi penggeledahan kantor Gubernuran oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia pun memastikan, akan menghormati proses yang tengah dilakukan oleh komisi anti rasuah tersebut.
"Itu bagian dari proses yang harus kita hormati semuanya," ujarnya, Rabu (21/12).
Khofifah menyatakan, selain menghormati proses yang tengah berlangsung ini, pihaknya juga memastikan akan memberikan data apapun yang dibutuhkan oleh KPK.
"Pokoknya, Pemprov akan menyiapkan data sesuai dengan yang dibutuhkan KPK," tambahnya.