Komisi II Minta KPU Pastikan Kabar Kebocoran Data Pemilih: Bahaya Jika Benar

Informasi kebocoran data pemilih dari website milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjadi perhatian Komisi II DPR RI. Komisi II DPR meminta KPU RI untuk memastikan terkait informasi kebocoran data pemilih untuk Pemilu 2024.

Anggota Komisi II DPR RI, H Haruna mengatakan informasi terkait kebocoran data pemilih milik KPU RI harus menjadi perhatian. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini tak ingin data pemilih Pemilu 2024 disalahgunakan.

"Kita sudah minta KPU untuk telusuri kebenaran terkait informasi itu. Akan sangat berbahaya jika benar data tersebut sampai bocor," ujarnya saat kunjungan kerja di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (29/11).

Haruna mengaku Komisi II DPR juga telah berkoordinasi dengan Badan Intelejen Negara (BIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait informasi kebocoran data pemilih tersebut. Berdasarkan koordinasi tersebut, kata Haruna, kebocoran data pemilih pasca aksi peretasan website KPU baru sebatas indikasi.

"Baru indikasi kebocoran. Kita tunggu hasilnya dari BIN dan BSSN," kata dia.

Meski demikian, Haruna mengaku yakin dengan sistem keamanan website KPU RI. Ia masih yakin peretasan dan kebocoran data pemilih Pemilu 2024 tidak terjadi.

Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menanyakan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel. Junimart menyebut KPU Sulsel telah menetapkan DPT dan sejak menyusun Daftar Pemilih Khusus (DPK).

"DPT sudah, tinggal DPTb, dan DPK. Tentu harapan kita dengan DPT yang sudah ada KPU dan para penyelenggara dalam kerja sama dengan pemprov, Pemilu di Sulsel bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua," tegasnya.

Sebelumnya, seorang peretas dengan nama anonim "Jimbo" mengeklaim telah meretas situs kpu.go.id. Selain berhasil meretas website KPU RI, Jimbo juga mengklaim mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.