Komisi II minta Menteri Ferry selesaikan sengketa lahan di daerah

Komisi II juga menanyakan soal nasib tanah adat yang menjadi sengketa karena dijadikan perkebunan dan lahan industri.

Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan, sore tadi. Rapat membahas persoalan sengketa lahan yang terjadi di sejumlah daerah.

Selain membahas sengketa lahan, Komisi II juga menanyakan soal nasib tanah adat yang menjadi sengketa karena dijadikan perkebunan dan lahan industri.

"Saya tidak perlu menyampaikan bagaimana kasus pertanahan itu terus berlanjut, karena sesungguhnya di daerah saya juga banyak yang tidak selesai nanti kalau saya ceritakan. Tadi cukup diceritakan oleh teman-teman terkait sengketa lahan di Karawang dan Lampung saja sudah sedih kita mendengarnya," kata Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1).

Rambe berharap Menteri Ferry bisa menyelesaikan kasus sengketa lahan tersebut dengan melakukan mediasi bersama pihak-pihak terkait.

"Komisi II berharap Kementerian Agraria dapat memperbaiki dan mengutamakan sistem yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Mendukung konflik pertanahan dengan jalur mediasi dan peradilan," ujar Rambe.

Rambe menambahkan, Kementerian Agraria mampu mempermudah legalisasi aset pengukuran tanah sesuai amanat TAP MOR Nomor 9 tahun 2001 dan 2003.

"Mempermudah segala bentuk legalisasi aset pengukuran tanah dengan mendorong terbentuknya UU tentang pertanahan sebagaimana amanat TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001 dan 2003," ucapnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Ferry Mursyidan Baldan menyambut baik masukan yang diberikan oleh Komisi II DPR. Menurutnya, masukan tersebut dijadikan cambuk agar Kementerian yang dipimpinnya dapat menyelesaikan persoalan sengketa lahan yang terjadi di berbagai daerah.

"Bagi saya itu sebuah motivasi untuk penyemangat kita memperjuangkan hak rakyat, justru kita senang mendapat masukan yang baik ini," kata Ferry.

Ferry menuturkan, walaupun kementeriannya baru dibentuk, dia bersama jajarannya sudah melakukan apa yang saat ini diminta Komisi II DPR jauh hari sebelum RDP ini digelar.

"Kami kan kementerian baru dibentuk, saat itu saya sudah mengerjakan itu. Semua yang diminta Komisi II itu sudah dan sedang kami lakukan. Jadi masukan itu penguatan bagi kami untuk penyemangat mengerjakan apa yang sudah kami lakukan," katanya.

Baca juga:
Menteri Ferry: Keadilan Indonesia dimulai dari keadilan atas lahan
Menteri Agraria janji tuntaskan kasus-kasus perebutan tanah adat
Menteri Ferry sahkan 337 PPAT yang tak punya wilayah kerja
Menteri Ferry ingin ciptakan tata ruang inklusif
Pemerintah wacanakan Sebatik menjadi kota
Pemerintah siapkan lahan relokasi korban longsor Banjarnegara