Komisi III DPR Minta Beking Judi Online Libatkan Pegawai Komdigi Ditangkap: Jangan Hanya Pegawai Rendahan

Menurut Komisi III DPR, kasus yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dibekingi orang kuat.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem, Rudianto Lallo meminta Polri menangkap beking atau bandar besar judi online. Menurutnya, kasus yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dibekingi orang kuat.

"Di Kemenkomdigi, harusnya menjadi, dibongkar sampai ke akar-akarnya. Siapa pun yang terlibat dalam kasus yang menjadi beking dari judi online tadi, yang melibatkan abdi negara," kata Rudianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

"Ini yang harus dituntaskan. Termasuk, jangan hanya pegawai rendahan itu. Pasti ada orang besar yang melindungi mereka," sambungnya.

Rudianto pun meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang telah menegaskan bahwa kejahatan terkait Sumber Daya Alam (SDA), judi online, dan narkoba adalah musuh negara.

"Karena dia (Kejahatan SDA, Judol, Narkoba) musuh negara maka saya tekankan tadi ke Kapolri untuk mengatensi perintah presiden," kata Rudianto.

Menurut Rudianto, pidato dan arahan Presiden seharusnya menjadi pedoman dalam kebijakan penegakan hukum. Khususnya bagi Polri sebagai aparat negara.

Dia juga menekankan bahwa ada potensi kerugian besar yang bisa diselamatkan jika masalah ini dapat dituntaskan. Terutama terkait kebocoran SDA dan peredaran judi online dan narkoba yang masih marak.

"Karena Pak Prabowo mengatakan itu musuh negara, maka kasus yang saat ini ditangani termasuk di Kemenkomdigi, harusnya menjadi, dibongkar sampai ke akar-akarnya," kata Politikus NasDem ini.

Rudianto menyatakan, bahwa Polri perlu mengungkap jaringan besar yang mendalangi praktik-praktik ilegal seperti judi online dan narkoba.

Dia menyoroti bahwa tidak hanya individu dengan jabatan rendah yang terlibat, tetapi kemungkinan ada pelindung dari kalangan pejabat besar atau oknum abdi negara yang turut terlibat dalam praktik-praktik tersebut.

"Inilah yang menjadi tantangan bagi Pak Kapolri dalam rapat kerja tadi, di samping bicara umum soal netralitas polri dalam menghadapi pilkada, kemudian bicara rekrutmen polri yang transparan dan sebagainya," kata Rudianto.