Komisi IX DPR Protes Naik Pesawat Wajib PCR: Tak Semua Daerah Punya Alatnya

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh menolak keputusan pemerintah yang mewajibkan seluruh penumpang pesawat udara domestik mengantongi hasil negatif tes polymerase chain reaction (PCR). Meskipun penumpang tersebut sudah divaksinasi sebanyak dua kali.

2021-10-21 09:31:14

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh menolak keputusan pemerintah yang mewajibkan seluruh penumpang pesawat udara domestik mengantongi hasil negatif tes polymerase chain reaction (PCR). Meskipun penumpang tersebut sudah divaksinasi sebanyak dua kali.

"Saya nyatakan menolak keputusan pemerintah yang mewajibkan penumpang pesawat domestik harus PCR dulu walaupun sudah dua kali vaksin," kata perempuan yang karib disapa Ninik kepada merdeka.com, Kamis (21/10).

Sebab, ungkap Ninik, kebijakan wajib PCR tersebut memberatkan masyarakat, baik dari sisi biaya, tenaga, maupun waktu. Karena tidak semua daerah memiliki alat pemeriksaan dengan metode PCR.

Selain itu, dia menilai, kebijakan tersebut akan berimbas pada menurunnya minat masyarakat dan akan berdampak sistemik bagi tumbuh kembang perekonomian.

"Kalau tetap ditetapkan saya kira itu akan sangat merepotkan, terlihat Jakarta sentris juga ya, dan membuat susah masyarakat baik dari sisi biayanya, tenaganya, juga waktunya, karena tidak semua daerah punya alat pemeriksaan PCR," tutur Ninik.

Karena itu, Ketua DPP PKB Bidang Kesehatan dan Penguatan Inklusi Disabilitas ini meminta pemerintah segera merevisi aturan terbaru Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021.

Dia menilai, sikap pemerintah plin plan di mana sebelum aturan baru ini dirilis sudah diputuskan apabila calon penumpang sudah vaksin hingga dosis kedua, maka cukup melakukan tes antigen pada H-1. Namun jika masih dosis pertama, maka harus tes PCR dalam kurun waktu H-2.

"Saya heran dengan sikap pemerintah, terlihat sekali plin plan. Sebelumnya kan sudah diputuskan bagi calon penumpang pesawat rute domestik dan sudah vaksin kedua maka cukup Antigen. Nah sekarang malah wajib PCR tanpa terkecuali," tutupnya.

Alasan Pemerintah

Juru bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, kewajiban tes PCR bagi calon penumpang pesawat untuk mengantisipasi kasus negatif palsu dalam tes usap antigen.

"Ini untuk keamanan, karena saat ini dengan kasus positif yang rendah bisa banyak yang negatif palsu," ucap Nadia kepada merdeka.com, Rabu (20/10).
Dia menyebutkan, negatif palsu umumnya berasal dari tes usap antigen. Sebabnya, sensitivitas tes antigen tidak mendekati kondisi sebenarnya dibandingkan tes PCR.

"Karena antigen sensitivitasnyaa lebih rendah dari PCR," ucapnya.

"Tentunya ini bagian untuk kita mempertahankan laju penularan yang rendah saat ini," pungkasnya.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali, pelaku perjalanan domestik khususnya yang menggunakan pesawat udara harus mempersiapkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan hasil tes PCR.

Hasil tes PCR sebagai salah satu syarat penerbangan diambil minimal dua hari sebelum keberangkatan (H-2).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menerapkan kebijakan wajib menunjukan tes PCR pada perhotelan non penanganan karantina.

Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1245 Tahun 2021Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Covid-19, yang berlaku selama 14 hari, sejak 19 Oktober sampai dengan 1 November 2021.

Berikut aturan pengunjung perhotelan dan penanganan non karantina;

(a) Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung;

(b) Kapasitas maksimal 50 persen dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dan kuning dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk;

(c) Fasilitas pusat kebugaran /gym, ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom diizinkan buka dengan memakai aplikasi Peduli Lindungi dan kapasitas maksimal 50 persen serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas besar/ballroom disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan

(d) Pengunjung usia di bawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2).

Baca juga:
Kemenkes: Positivity Rate Turun, Sensitivitas Alat Tes Virus Harus Semakin Tinggi
Anggota DPR Nilai Aturan Penumpang Pesawat Wajib Tes PCR Persulit Pemulihan Ekonomi
PKB Protes Kebijakan Naik Pesawat Wajib Tes PCR Meski Sudah Divaksinasi Dua Kali
7 Fakta Ketentuan Tes PCR Penumpang dari Luar Negeri di Bandara Soekarno-Hatta
Hindari Negatif Palsu, Pemerintah Wajibkan Tes PCR Sebagai Syarat Penerbangan
Penjelasan Kemenhub soal Aturan Wajib PCR untuk Penerbangan Domestik
Kemenhub Jelaskan Terbitnya Inmendagri yang Mengatur Syarat PCR

(mdk/rnd)