Komisi V DPR Kumpulkan Gubernur dan Seluruh Bupati di Riau Bahas Infrastruktur
Keluhan itu juga didengar beberapa perwakilan kementerian yang ikut hadir dalam rapat tersebut.
Mereka membahas infrastruktur dan transportasi yang merusak jalanan di Riau.
Komisi V DPR Kumpulkan Gubernur dan Seluruh Bupati di Riau Bahas Infrastruktur
Komisi V DPR RI mengumpulkan Gubernur Riau bersama semua Bupati/Wali Kota dan Kadis PU seluruh Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Jumat (14/7) malam.
Pantauan merdeka.com, hampir semua bupati ikut hadir, hanya beberapa saja yang diwakilkan oleh pejabatnya.
- Sempat Berpelukan Akrab, Ganjar Ungkap Pembahasan saat Bertemu Menteri PUPR Basuki
- Terima Penghargaan Legislator Dukung Transportasi, Ketua Komisi V: Motivasi Sekaligus Cambukan
- Pejabat Pemprov Papua Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Insfrastruktur Hampir Rp2 Miliar
- Gubernur Sulsel Serahkan Rp8 Miliar untuk Pembangunan Infrastruktur di Maros
Mulai dari jalan rusak baik tanggung jawab Pemprov Riau yang terbanyak maupun jalan kabupaten lainnya, truk over kapasitas hingga abrasi menjadi ancaman daerah Riau.
Wakil Ketua Komisi V DPR, Muhammad Iqbal, Syahrul Aidi dan Effendi Sianipar mendengar satu persatu keluhan.
Semua suara bupati dan kepala dinas akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo untuk dijalankan.
Keluhan itu juga didengar beberapa perwakilan kementerian yang ikut hadir dalam rapat tersebut.
Bupati Pelalawan, Zukri Misran diberi kesempatan pertama untuk menyampaikan aspirasi masyarakatnya.
Zukri menyebutkan kondisi jalan menuju kawasan wisata Ombak Bono di Teluk Meranti hancur lebur. Bahkan, petani di sana sampai mengeluarkan banyak uang untuk ongkos panen sawit.
"Jalan lintas Bono itu ada jalan rusak yang sulit digunakan. Masyarakat kami bahkan menggunakan transportasi air, petani kami kalau sawit harga di bawah Rp 2000, mereka jadinya hanya Rp500 per kilogram karena jalan rusak. Itu sama pemilik kebun disuruh tukang panen untuk panen sendiri (karena rugi),"
kata Zukri di hadapan anggota DPR RI dan Gubernur Riau Syamsuar.
Bukan tanpa sebab, Zukri mengeluhkan itu karena lintas Bono adalah salah satu akses utama destinasi wisata Ombak Bono.
Apalagi lokasi wisata internasional itu sulit dilalui wisatawan.
"Lintas Bono ini salah satu destinasi wisata internasional. Bahkan ada Ombak Bono Teluk Meranti, ini menjadi ombak sungai terbesar kedua di dunia. Kami butuh suporting soal infrastruktur. Kami bangun kawasan wisata Bono, itu habis dihantam abrasi," kata politisi PDI Perjuangan itu.
Selain itu, wilayah Pelalawan juga masih ada daerah yang terisolir, tak tersentuh pembangunan jalan. Lokasi itu adalah kawaaan pulau dengan 5.000 hektare tanaman padi sebagai salah satu sumber pangan di Riau.
"Kami ingin sampaikan pulau terisolir, listrik di sana masih 12 jam setiap harinya. Padahal pulau ini ada 5.000 hektare tanaman padi di situ, pulau Mendol dan masih ada potensi 5-7 ribu hektare tanaman pangan. Tapi kondisi infrastruktur memprihatinkan sekali,"
Keluhnya.
merdeka.com
Sementara itu, Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong mengkhawatirkan kantornya terancam tenggelam. Kantor bupati termegah se Indonesia itu akan tenggelam dan menyatu dengan Sungai Rokan jika tidak ada upaya untuk menyelematkannya. Sebab, Sintong menyampaikan setiap tahun, tanah di depan kantor bupati berkurang hingga dua meter. Gedung itu hanyak berjarak 100 meter dari bibir Sungai Rokan. "Setiap tahunnya, kami kehilangan 2 meter tanah di depan kantor bupati karena abrasi. Jika ini berlanjut, dalam 5 tahun kantor bupati bisa terancam masuk sungai," jelas Bupati Sintong di hadapan Komisi V DPR RI.