Komisi Yudisial terkendala anggaran melakukan penyadapan
Komisi Yudisial terkendala anggaran melakukan penyadapan. Penyadapan biasanya dilakukan untuk memantau hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Pada tahun 2018 KY memiliki anggaran sebesar Rp 124 miliar. Anggaran itu dinilai menjadi hambatan bagi KY untuk melakukan beberapa kewajiban.
Komisi Yudisial (KY) memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan terhadap para hakim. Namun dalam melakukan penyadapan, KY harus bekerja sama dengan Polri maupun KPK.
Dalam menjalankan kewenangan ini, KY juga masih terkendala anggaran operasional. Demikian disampaikan Ketua KY, Jaja Ahmad Jayus di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/10).
-
Kenapa Bogor disebut Kota Hujan? Karena jumlah milimeter air yang tercurah berada di atas angka 2.000, maka bisa dipastikan jika intensitas air hujan bisa terus turun sepanjang tahun. Ini yang membuat Bogor masih diselingi kondisi hujan saat musim kemarau karena jumlah kandungan air di awan yang tinggi.
-
Siapa yang memperkenalkan asinan Bogor? Mengutip Youtube Trans7 Official, kehadiran asinan di Bogor sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Ketika itu makanan ini dikenalkan oleh seorang Kapiten Tionghoa bernama Tan Goan Piaw.
-
Apa yang keluar dari sumur di Bogor? Beredar di media sosial semburan gas bercampur air di lahan belakang bangunan kontrakan, Kampung Leuwi Kotok, Desa Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/10).
-
Kapan Kepala BPIP meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila di bantaran Kali Code Yogyakarta? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi, meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila sekaligus membagikan Program Basis (Bantuan Atasi Stunting) berupa pemberian makanan sehat serta pemberian paket belajar kepada anak-anak Bantaran Kali Code Yogyakarta, Senin (28/8/23).
-
Apa yang diresmikan oleh Kepala BPIP, Prof Yudian Wahyudi, di bantaran Kali Code Yogyakarta? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi, meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila sekaligus membagikan Program Basis (Bantuan Atasi Stunting) berupa pemberian makanan sehat serta pemberian paket belajar kepada anak-anak Bantaran Kali Code Yogyakarta, Senin (28/8/23).
-
Siapa yang menjadi korban serangan gerilyawan di Bogor? Letnan Satu Will Schumler dan Wilhelm Jens tewas saat diserang gerilyawan Indonesia di Bogor.
"Di UU, KY bisa melakukan penyadapan dengan minta bantuan ke aparat penegak hukum lain, seperti polisi, jaksa, maupun KPK. Kita MoU-nya sudah ada baik dengan KPK maupun kepolisian. Tinggal persoalan efektivitas operasionalnya saja," kata Jaja.
Dalam melakukan penyadapan, harus diperkuat SDM dan peralatan canggih. Dengan anggaran terbatas, KY tak memiliki ruang gerak yang leluasa dalam melaksanakan fungsi tersebut. Penyadapan biasanya dilakukan untuk memantau hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
"SDM juga ada didalamnya, anggaran juga. Karena untuk melakukan penyadapan anggaran itu cukup lumayan," ujar dia.
Jaja menambahkan, nota kesepahaman dengan lembaga penegak hukum lainnya telah ditandatangani cukup lama. Hanya saja dalam pelaksanaannya kerap terkendala masalah teknis.
"Ada kendala teknis, masalah pembiayaan," kata dia.
Dalam Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2011 disebutkan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim, sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim oleh hakim.
Plt Sekjen KY, Ronny Dolfinus menuturkan pada tahun 2018 KY memiliki anggaran sebesar Rp 124 miliar. Anggaran itu dinilai menjadi hambatan bagi KY untuk melakukan beberapa kewajiban.
"Bukan hambatan tapi fakta, satu-satuya lembaga yang paling minim anggaran adalah KY. Bahkan kalah dari lembaga lainnya yang bukan negara. Bagaimana baru bergerak lihai kalau anggarannya terbatas," kata Ronny.
Menurut Ronny, anggaran yang ideal atau dibutuhkan KY sebesar Rp 350 miliar. Dengan anggaran yang meningkat diharapkan mampu meningkatkan kinerja KY dalam rangka pengawasan kode etik hakim.
"Kalau saya maunya KY itu sejak dengan ketua yang lama, kalau saya hitung secara matemathic engineering ini kayaknya butuh Rp 350 miliar, agar kinerja KY meningkat," pungkasnya.
Baca juga:
Komisi Yudisial akan fokus awasi tindak pidana Pemilu 2019
Kasus dugaan fitnah jubir KY, 2 kepala Pengadilan Tinggi diperiksa polisi
Vonis Syafruddin dinilai sarat kepentingan, KY diminta turun tangan
Ada kejanggalan, KY diminta turun tangan soal putusan PN Jaksel
82 Calon hakim agung lolos seleksi administrasi Komisi Yudisial
Disebut lakukan pungutan buat turnamen tenis, puluhan hakim polisikan jubir KY
KY pantau praperadilan Gunawan Jusuf terkait penggelapan investasi