Komisioner Sebut Keberadaan Dewan Pengawas Akan Perbanyak Birokrasi di KPK
Wacana keberadaan Dewan Pengawas muncul dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam revisi itu rencananya akan ada pembentukan Dewan Pengawas KPK yang anggotanya dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menilai tidak masalah jika ada Dewan Pengawas untuk lembaga antirasuah. Namun, dia mengingatkan, keberadaan Dewan Pengawas akan memperumit kinerja KPK.
"Kalau tujuan untuk mengawasi kinerja KPK agar lebih baik, itu enggak masalah. Tapi kan ini Dewan Pengawas seolah-olah semuanya penyadapan lewat izin bersangkutan, nanti kan birokrasi lagi, memperbanyak birokrasi kan itu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
Wacana keberadaan Dewan Pengawas muncul dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam revisi itu rencananya akan ada pembentukan Dewan Pengawas KPK yang anggotanya dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Alex mengakui memang perlu ada pengawasan dalam sebuah lembaga. Tetapi, dia menegaskan, KPK sudah banyak diawasi lembaga lainnya seperti DPR ataupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Intinya setiap lembaga atau organisasi harus diawasi, begitu kan. Permasalahannya apakah KPK selama ini selalu ada yang ngawasin? kan udah ada yang ngawasin, publik ngawasin, BPK ngawasin, DPR ngawasin juga," ungkapnya.
Terkait setuju atau tidaknya revisi UU KPK Alex yang juga calon pimpinan KPK periode 2019-2023 tidak menjawab gamblang. Dia hanya menegaskan banyak hal yang harus diperhatikan lebih untuk penguatan KPK.
"Saya usulan ada beberapa hal yang lain, selain poin poin yang dimasalahkan dalam itu (revisi). Kita itu masih lemah dalam hal supervisi koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain. Bagus kalau KPK misalnya menjadi sentra pengaduan kasus korupsi," tutupnya.
Baca juga:
Capim Firli soal Wacana Dewan Pengawas KPK: Tidak Masalah Jika untuk Memperkuat
Pansel Bantah Ada Capim KPK Titipan Saat Proses Seleksi
Peserta Uji Kelayakan dan Kepatuhan Capim KPK
Saut Akui Lobi DPR: Itu Namanya The Art of Negotiations
DPR Tanya Alasan Pansel Tak Loloskan Basaria Panjaitan dan Laode M Syarief
Pansel Pastikan 10 Capim KPK Tidak Terpapar Radikalisme
DPR Sodorkan 14 Topik Makalah untuk Capim KPK Sebelum Fit and Proper Test