KPK benarkan tangkap 9 orang, termasuk anggota DPR Eni Maulani
Maman menjelaskan, tiba-tiba sekitar Pukul 15.00 WIB, petugas KPK datang untuk menjemput ES. KPK menunjukkan Sprindik dan membawa kader Golkar itu ke kantor KPK.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta. Dalam OTT itu, penyidik KPK mengamankan sembilan orang.
"Ya benar, sore tadi KPK mengamankan 9 orang, yang terdiri dari unsur anggota DPR-RI, staf ahli, sopir dan pihak swasta," ujar Basaria Panjaitan saat dikonfirmasi Liputan6.com, Jumat (13/7).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
Anggota Komisi VII DPR RI berinisial EMS turut diamankan. Diduga penangkapan terhadap EMS berkaitan dengan tindak pidana suap. Namun Basaria tak menjelaskan lebih jauh terkait hal tersebut.
"Setelah ada informasi dari masyarakat yang kami kroscek ke lapangan, ditemukan bukti-bukti telah terjadi transaksi antara swasta dan penyelenggara negara," kata Basaria.
KPK kini memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status kesembilan orang tersebut.
Sebelumnya, Wasekjen Golkar Maman Abdurrahman membenarkan adanya penjemputan terhadap seorang anggota DPR dari Fraksi Golkar. Penangkapan itu dilakukan di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham, Widya Chandra Jakarta.
"Turut hadir di acara itu Mbak ES sekitar pukul 14.00 Wib sebagai tamu undangan beserta saya juga," kata Maman dalam pesan singkat.
Maman menjelaskan, tiba-tiba sekitar Pukul 15.00 WIB, petugas KPK datang untuk menjemput ES. KPK menunjukkan Sprindik dan membawa kader Golkar itu ke kantor KPK.
"Sekitar Pukul 15.00 WIB datang Petugas KPK menemui Mbak ES untuk ikut ke Kantor KPK untuk dimintai keterangan dengan menunjukkan Sprindik. Sekitar pukul 15.15 Wib ES ijin pamit pergi bersama KPK," jelas Maman lagi.
Dia meluruskan tak ada operasi tangkap tangan di rumah Mensos. Tapi, kata dia, sesuai penjelasannya bahwa ES dijemput. Bukan terkena operasi tangkap tangan.
"Jadi perlu saya klarifikasi bahwa tidak ada OTT di rumah Mensos, namun lebih tepatnya KPK menjemput ES dirumah Pak Mensos," kata Maman.
Maman pun tak tahu terkait apa ES dijemput oleh KPK. Dia pun kini tengah menunggu pernyataan resmi KPK terkait penangkapan tersebut.
"Saya atas nama pribadi turut berduka dan prihatin yang sedalam dalamnya atas kejadian ini. Doa ku kepada ES untuk tetap kuat," tutup dia.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber : Liputan6.com
Baca juga:
Situasi rumah dinas Idrus Marham usai anggota DPR dari Golkar dijemput KPK
Golkar akui kadernya dijemput KPK di rumah Mensos
KPK dikabarkan tangkap anggota DPR di Jakarta
KPK benarkan Wakil Ketua Komisi VII di tangkap di rumah Mensos Idrus Marham
Ketua DPR minta doa untuk Wakil Ketua Komisi VII yang terjaring OTT KPK