KPK bikin pejabat Pemkot & DPRD Malang tak doyan makan dan ketakutan
KPK bikin pejabat Pemkot & DPRD Malang tak doyan makan dan ketakutan. Pejabat di kedua lembaga tersebut mengaku mengalami ketakutan dan trauma. Gara-gara panggilan pemeriksaan oleh KPK, anggota DPRD di Kota Malang tidak berselera makan.
Akhir-akhir ini, pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Malang gelisah. Mereka mengaku tak doyan makan dan diliputi ketakutan. Kondisi itu terjadi setelah sejumlah pejabat Pemkot dan DPRD diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyelewengan dana APBD.
Sekretaris Daerah Wasto, Asisten 1 Abdul Malik, Asisten 2 Diah Ayu Kusuma Dewi dan Asisten 3 Supranoto diperiksa bersamaan dengan penggeledahan yang dilakukan KPK. Wali Kota Malang Moch Anton atau akrab disapa Abah Anton dan Wakil Wali Kota Sutiaji juga tak luput dari pemeriksaan.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa saja kasus korupsi yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung yang mendapat apresiasi dari DPR? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa jenis korupsi yang dilakukan oleh tersangka RD? Dalam kasus ini, RD selaku Direktur PT SMIP pada tahun 2021 telah memanipulasi data importasi gula kristal mentah dengan memasukkan gula kristal putih, namun dilakukan penggantian karung kemasan seolah-olah telah melakukan importasi gula kristal mentah untuk kemudian dijual pada pasar dalam negeri.
Setelah itu, KPK mengobok-obok gedung DPRD Malang. Beberapa ruangan digeledah, mulai dari ruang sekretaris dewan hingga Badan Anggaran. Sejumlah agenda rapat terpaksa harus dijadwal ulang. Rapat seharusnya membahas perubahan anggaran antara DPRD dan Pemkot Malang. Rapat dihentikan karena adanya aktivitas KPK yang melakukan penggeledahan.
Setelah itu, KPK menetapkan Ketua DPRD Kota Malang M. Arief Wicaksono sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek di Pemerintahan Kota Malang. Tak hanya itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang Jarot Edy Sulistyo juga ditetapkan sebagai tersangka.
Arief ditetapkan tersangka penerima suap berupa hadiah atau janji, yang diduga berasal dari Kepala Dinas DPUPPB Jarot Edy Sulistyono. Suap tersebut terkait pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015. Arief diduga menerima suap sebesar Rp 950 juta dengan rincian Rp 700 juta dari Jarot dan Rp 250 juta dari bos PT ENK, Hendarwan Maruszaman yang juga ditetapkan sebagai tersangka.
Setelah penetapan dua tersangka, KPK masih memeriksa sejumlah pejabat dan menggeledah ruangan di Pemkot dan DPRD Malang. KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap 12 anggota DPRD Malang dan beberapa pejabat Pemkot Malang.
Pejabat di kedua lembaga tersebut mengaku mengalami ketakutan dan trauma. "Ini kan ada traumatik dari teman-teman di Pemkot maupun Dewan. Sehingga saya minta advise, solusi bagaimana untuk mengembalikan semangat dalam rangka pelayanan masyarakat," kata Wasto, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Selasa (15/8).
Wasto juga mengatakan, saat ini kinerja lembaga legislatif dan eksekutif menjadi 'ekstra hati-hati'. Dikhawatirkan berdampak pada keberlanjutan APBD Kota Malang. "Kalau itu sampai tertunda, Wali Kota sampai DPRD tidak boleh menerima hak-hak keuangan selama enam bulan. Gaji, honor dan macem-macem," katanya.
Gara-gara panggilan pemeriksaan oleh KPK, anggota DPRD di Kota Malang tidak berselera makan. Rahayu Sugiarti, anggota Fraksi Golkar mengaku tak enak makan sejak teman-temannya mulai diperiksa.
"Saya kan maag, memang kalau saya dengar teman-teman dipanggil gitu, ya saya nggak mau makan. Males makan ah," kata Rahayu Sugiarti usai pemeriksaan di Depan Aula Mapolres Malang Kota, Selasa (15/8).
Rahayu mulai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 10.00 WIB dan selesai pukul 16.00 WIB. Ia sempat dipanggilkan dokter oleh penyidik KPK karena perutnya perih akibat maag.
"Tadi disuruh makan roti gitu. Dokter sini, pihak KPK. Saya kan merasa sakit, kalau sudah sakit terus sesak napas, beberapa hari sudah perih. Temen-temen diundang gitu sudah kepikiran. Saya bilang ke penyidik nya, 'Mas saya tak oleskan aroma terapi ya'. Ibu kenapa? Terus dipanggilkan dokter," kisahnya.
Baca juga:
Kasus suap APBD, KPK jadwal ulang pemanggilan Ketua DPRD Malang
KPK periksa 12 anggota DPRD Malang terkait suap Ketua Dewan
Usai KPK turun tangan, DPRD dan Pemkot Malang ketakutan
Diperiksa KPK bikin anggota DPRD Kota Malang ini tak selera makan