KPK cecar 17 pertanyaan untuk anggota DPRD Sumut
Terdapat sejumlah anggota DPRD untuk diperiksa sebagai saksi yang belum keluar dari Gedung KPK.
Kasus dugaan suap oleh Gubernur nonaktif Sumut Gatot Pujo Nugroho mulai merembet beberapa anggota DPRD provinsi tersebut. Setelah diperiksa sepuluh jam untuk menjadi saksi, anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 Alamsyah Hamdani mengakui dicecar oleh penyidik sebanyak 17 pertanyaan.
"17 Pertanyaan dan memperkuat apa yang udah ditanya di Mako Brimob," ucapnya ketika dikejar oleh wartawan di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin, (9/11).
Ketika ditanya oleh awak media tentang keterkaitannya dengan penerimaan uang suap, politikus PDIP ini hanya diam dan langsung mengambil langkah seribu. "Nanti ya saya balik lagi, saya makan dulu," tandasnya.
Pantauan merdeka.com terdapat sejumlah anggota DPRD untuk diperiksa sebagai saksi yang belum keluar dari Gedung KPK. Mereka antara lain anggota DPRD Sumut 2009-2014 Hardi Mulyono, Imam Bandoharo, Andi Arba, dan Oloan Simbolan.
Diketahui, kasus suap anggota DPRD Sumut yang diketuai oleh Gubernur Non-aktif Sumut, Gatot telah menyeret nama anggota DPRD Sumut di antaranya Khamaludin Harahap, Wakil ketua DPRD Sumut periode periode 2009-2014, Chaidir Ritonga, anggota DPRD periode 2014-2019, Ajib Shah, anggota DPRD periode 2009-2014, Sigit Pramono Asri, wakil Ketua DPRD 2009-2014, dan Saleh Bangun, ketua DPRD periode 2009-2014.
Mereka berlima diduga menerima suap dan dijerat pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Tindak Pidnan Korupsi jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Baca juga:
Sebelum tersangka, Rio sempat ditegur Surya Paloh karena temui Evy
Kasus Bansos, Kejagung periksa Gatot besok di gedung KPK
Geledah 3 kantor, tim Kejagung sebut temukan bukti kasus Gatot
Kasus bansos, Satgasus Kejagung geledah ruang Sekwan DPRD Sumut
Kejagung geledah kantor gubernur dan DPRD Sumut terkait kasus Gatot
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Bagaimana Menteri Jokowi yang terjerat kasus korupsi mendapatkan hukumannya? Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Kapan Mohammad Nasroen menjadi Gubernur Sumatra Tengah? Mengutip beberapa sumber, Nasroen terpilih menjadi anggota DPRS delegasi Sumatra Barat dan ditunjuk menjadi gubernur pertama dan termuda Sumatra Tengah pada tahun 1947.
-
Siapa yang menolak mentah-mentah Kaesang menjadi Gubernur Jakarta? Kesimpulan Prabowo lawan perintah Jokowi dan menolak mentah-mentah Kaesang untuk menjadi gubernur DKI Jakarta adalah tidak benar.