KPK dan PPATK koordinasi awasi modus operandi Tipikor
Kerjasama antara PPATK, KPK bukanlah pertama kalinya. Bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan, tiga institusi sepakat adanya sinkronisasi data politikus dan orang-orang yang dinilai memiliki transaksi besar, yang disebut Politically Exposed Person (PEPs).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melakukan pertemuan guna meningkatkan koordinasi terkait penanganan tindak pidana korupsi. Terlebih lagi, modus operandi penyamaran tindak pidana korupsi banyak bermunculan.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, selain meningkatkan kerjasama yang telah dibangun, kunjungan PPATK hari ini juga mengevaluasi hal-hal yang menjadi celah bagi para pelaku tindak pidana korupsi.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
"Dimensi pencucian yang sangat lekat dengan tindak pidana korupsi dan modus operandi penyembunyian hasil korupsi yang semakin kompleks menuntut kerjasama yang lebih intens antar institusi. Karena itulah, penguatan kerjasama KPK dan PPATK sangat dibutuhkan," ujar Febri di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (6/3).
Kerjasama antara PPATK, KPK bukanlah pertama kalinya. Bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan, tiga institusi sepakat adanya sinkronisasi data politikus dan orang-orang yang dinilai memiliki transaksi besar, yang disebut Politically Exposed Person (PEPs).
Nantinya, sistem PEPs tidak hanya menyortir nominal saja. Melainkan latar belakang transaksi tersebut. Sebab, jika ada indikasi transaksi mencurigakan meski nilainya dibawah Rp 500 juta OJK diharuskan melapor ke PPATK untuk ditindaklanjuti. Jika terbukti, data tersebut akan diteruskan ke KPK sebagai bahan bukti permulaan penyelidikan.
Baca juga:
Ketua KPK Agus Rahardjo bicara soal pertemuan tertutup dengan PPATK
KPK sebut ada petahana yang ikut Pilkada kembali diduga korupsi
KPK kembali periksa Made Oka Masagung terkait kasus e-KTP
Tolak komentar isu ditarik kembali ke Polri, Brigjen Aris siap tugas di mana saja
KPK sebut tudingan Fredrich Yunadi soal sprindik nama palsu mengada-ada