KPK ingatkan Kemendagri soal 'dagang' jabatan di pemerintah daerah
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengingatkan Kemendagri, Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota memberi perhatian khusus pada praktik suap promosi jabatan. KPK mencium kasus suap promosi tidak hanya terjadi di lingkungan Pemkab Klaten, tetapi juga di wilayah Indonesia lainnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten Sri Hartini beserta tujuh orang lainnya pada Jumat (30/12). KPK mengamankan barang bukti berupa uang pecahan rupiah senilai Rp 2 M dalam, lalu mata uang asing sebesar USD 5.700 dan 2.035 dolar Singapura. Uang itu diduga terkait suap promosi jabatan di lingkungan Pemkab Klaten.
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengingatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota untuk memberi perhatian khusus pada praktik suap promosi jabatan seperti yang terjadi di Kabupaten Klaten.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kenapa Bupati Labuhanbatu ditangkap oleh KPK? KPK telah menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang dilakukan KPK terkait kasus suap di Basarnas? KPK resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG). Mulsunadi merupakan tersangka pemberi suap terhadap Kepala Basarnas Henri Alfiandi terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
"Perlu kami mengingatkan khususnya kepada setiap Pemda, Provinsi maupun Kabupaten dan kota, kami juga memohon Kementerian Dalam Negeri untuk memperhatikan secara serius tentang pengangkatan posisi-posisi tertentu sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah," ujarnya kepada awak media, Sabtu (31/12).
KPK mencium kasus suap promosi tidak hanya terjadi di lingkungan Pemkab Klaten, tetapi juga di wilayah Indonesia lainnya. Karena itu lembaga antirasuah meminta pemerintah pusat serius memperhatikan promosi jabatan di pemerintah daerah.
"KPK menengarai bahwa mungkin hal seperti ini tidak terjadi di Klaten saja, tetapi juga seluruh Indonesia," ucapnya.
KPK akan berkoordinasi dengan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) terkait 'dagang' promosi jabatan di lingkungan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.
"KPK juga akan melakukan koordinasi dengan tim Saber Pungli untuk menanggulangi fenomena jual beli jabatan di daerah. Karena kami yakin ini tidak hanya di Klaten tapi juga di daerah yang lain. Kami berharap praktik seperti ini harus dihentikan, khususnya di daerah Jawa Tengah," tutup Laode.
Baca juga:
Pakai kode uang syukuran, ini permulaan suap Bupati Klaten terendus
Ini barang bukti Rp 2 miliar hasil OTT Bupati Klaten
KPK resmi tetapkan bupati Klaten sebagai tersangka suap
KPK selidiki dugaan keterlibatan anak Bupati Klaten dalam kasus suap
Fakta-fakta KPK OTT Bupati Klaten
Kasus OTT Bupati Klaten, KPK sita uang Rp 2 miliar dan 100 dolar
KPK akan geledah rumah pribadi Bupati Klaten