KPK: Kita Masih Sangat Berharap Presiden Tunda Pelaksanaan UU KPK
"Ada lebih 26 kelemahan KPK dan itu tidak sesuai dengan konferensi pers yang dikatakan oleh Pak Presiden bahwa akan memperkuat KPK," tutur Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif
Pada 17 Oktober mendatang, Undang-Undang KPK hasil revisi akan dinyatakan berlaku secara utuh, setelah telah di-Paripurnakan 17 September lalu. Banyak pihak menyebutkan UU hasil revisi itu hanya untuk melemahkan KPK, sehingga meminta Presiden Jokowi menerbitkan Perppu.
Namun hingga ini, Presiden Jokowi belum bersikap. Tetap meneken UU tersebut atau menerbitkan Perppu.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang dilakukan Jokowi saat kuliah? Semasa kuliah, Jokowi juga aktif tergabung dengan UKM pencinta alam.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif, berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunda berlakunya UU KPK.
"Kita berharap, masih sangat berharap, kepada Presiden untuk menunda pelaksanaan dari undang-undang ini karena banyak sekali permasalahan, ada lebih 26 kelemahan KPK dan itu tidak sesuai dengan konferensi pers yang dikatakan oleh Pak Presiden bahwa akan memperkuat KPK," tutur Laode di Gedung ACLC, Kuningan, Jakarta, Senin (14/10).
Menurutnya, kelemahan paling krusial dalam UU tersebut mengenai kapasitas pimpinan KPK yang bukan lagi sebagai penyidik. Ditambah lagi, kewenangan sebagai pimpinan tertinggi, lanjut Laode, juga dihilangkan.
Selain itu, kata dia, keberadaan dewan pengawas dinilai akan menimbulkan kerancuan dalam hal komando di tubuh KPK.
"Yang utama karena, satu bahwa dewan pengawas juga bukan penegak hukum tetapi dia mengotorisasi penggeledahan, penyitaan bahkan penyadapan, itu pasti akan menjadi akan ditentang di praperadilan akan banyak bagaimana seorang bukan penegak hukum bisa memberikan otorisasi tentang tindakan-tindakan hukum," ujar Laode.
"Nah ini betul-betul akan sangat mempengaruhi kerja-kerja KPK ke depan," ia melanjutkan.
Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Politikus Golkar Sebut Tekan Presiden Keluarkan Perppu Langgar Konstitusi
Aneka Tudingan di Mata Najwa, Arteria Dahlan atau KPK yang Bohong?
Harapan Terakhir KPK pada Jokowi
Bertemu SBY, Jokowi Mengaku Tak Bahas Perppu KPK
Kontroversi Arteria Dahlan, Sebut Emil Profesor Sesat Hingga Maki Kemenag 'bangsat'
Arteria Dahlan: Emil Salim Ekonom, Tapi Bicara Seolah Ahli Hukum
Jika UU Baru Diterapkan, KPK Pesimis Ungkap Kasus Kakap