KPK periksa 6 saksi kasus suap proyek pasar Walkot Cimahi non-aktif
KPK periksa 6 saksi kasus suap proyek pasar Walkot Cimahi non-aktif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Cimahi non-aktif Atty Suharty. Lembaga antirasuah itu membawa Atty beserta suami, Itoch Tohija, Jumat (2/12) dini hari.
Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha membenarkan bahwa pihaknya tengah melakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan Pertanian Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat, Danjte Sunanda terkait proyek pembangunan 'Pasar Atas Baru Cimahi' tahap II tahun 2017.
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk M Itoc Tochija (MIT)," ucap Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi awak media di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/12).
Dilanjutkannya, bahwa KPK juga akan memanggil beberapa pihak lainnya seperti PNS Sekertaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Cimahi Jawa Barat, Haryono Drajat, PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cimahi Jawa Barat, Fithriandy Kurniawan. Serta pihak swasta, Siti Nursyifa, Raka Iman Topan dan Hendriza Soleh Gunadi.
"Mereka juga akan diperiksa sebagai saksi untuk M Itoc Tochija (MIT)," tegas Priharsa.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Cimahi non-aktif Atty Suharty. Lembaga antirasuah itu membawa Atty beserta suami, Itoch Tohija, Jumat (2/12) dini hari.
Atty Suharty resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penerima suap terkait proyek ijon Pasar Atas Baru, Cimahi, Jawa Barat. Proyek tersebut sudah memasuki tahapan kedua atas Pasar Atas Baru Cimahi.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, nilai dari proyek pada tahapan kedua pasar tersebut sebesar Rp 57 miliar dengan komitmen fee yang bakal diterima oleh Atty beserta sang suami M Itoch Tohija (MIT) dari Trisuara Dhanu Brata (TDB) dan Hendirza Soleh Gunadi (HSG), pihak swasta, sebesar Rp 6 miliar.
"Pemberian ini terkait dengan ijon proyek pasar atas baru yang ada di Cimahi sedang dalam pembangunan dan tahap kedua nilai proyeknya Rp 57 miliar, harusnya menurut kesepakatan antara MIT, TDB dan HSG, MIT seharusnya menerima Rp 6 miliar dari kesepakatan antara mereka proyek tahapan kedua atas pasar atas baru Cimahi," ujar Basaria di auditorium KPK, Jumat (2/12).
Atas perbuatannya ini, KPK menetapkan empat orang tersangka yakni Atty Suharty, M Itoch Tohija, sebagai penerima suap, Trisuara Dhanu Brata dan Hendirza Soleh sebagai pemberi suap.
Untuk penerima suap, KPK menerapkan Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 11 undang-undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Sementara pemberi suap Pasal 5 ayat 1 dan atau Pasal 13 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana kondisi Wali Kota Semarang saat kantornya digeledah KPK? Dalam penggeledahan itu, perempuan yang akrab disapa Mbak Ita tidak terlihat. Ia pun dinyatakan menghilang atau tak ada kabar selama berhari-hari.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Mengapa kantor Wali Kota Semarang digeledah oleh KPK? Asep menyebut bahwa penggeledahan dilakukan setelah tim penyidik menemukan adanya kasus korupsi pengadaan hingga pemerasan di lingkungan Pemkot Semarang.
-
Siapa yang ditangkap KPK dalam kasus suap proyek di Labuhanbatu? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
Baca juga:
KPK tetapkan Walkot nonaktif Cimahi & suaminya tersangka suap pasar
KPK belum pertimbangkan pengajuan JC Handang Soekarno
Kasus suap Pajak, KPK curiga komitmen fee ke Handang Soekarno besar
Terlibat suap Rp 26,7 miliar, menteri Rusia diancam 15 tahun penjara
Penyidik KPK diminta cari bukti kuat di kasus suap Pilkada Buton