KPK Periksa Anggota DPRD hingga Pejabat Pemkot Bandung Terkait Kasus Yana Mulyana
Mereka meminta keterangan soal perkara korupsi dengan tersangka Wali Kota Bandung nonaktif, Yana Mulyana.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah anggota DPRD dan pejabat Pemerintah Kota Bandung. Mereka meminta keterangan soal perkara korupsi dengan tersangka Wali Kota Bandung nonaktif, Yana Mulyana.
Permintaan keterangan dilakukan secara tertutup di Kantor PUPR Wilayah IV, Jalan Jawa, Kota Bandung, Rabu (10/5) dari pagi hingga petang. Dari Informasi yang berhasil dihimpun, beberapa yang dimintai keterangan adalah Yayan Ahmad Brilyana selaku Kadis Kominfo; Indra Arief Budyana selaku Kasi Diskominfo; Nadya Nurul Anisa sebagai Operator CCROOM Dishub.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang dilakukan KPK terkait kasus suap di Basarnas? KPK resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG). Mulsunadi merupakan tersangka pemberi suap terhadap Kepala Basarnas Henri Alfiandi terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait kasus korupsi SYL? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin. Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Lalu, Ema Sumarna selaku Sekretaris Daerah Kota Bandung yang saat ini menjabat pula sebagai Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Badnung; Sony Salimi, Direktur Utama PDAM Tirtawening Kota Bandung dan Achmad Nugraha Anggota DPRD PDIP Kota Bandung.
Saat ditemui usai keluar gedung, Ema Sumarna memilih tidak memberikan keterangan detail mengenai materi pemeriksaan. Namun, semua berkaitan dengan perkara Yana Mulyana.
"Saya sebagai Sekda, itu aja yang diminta keterangan dari peristiwa (dugaan korupsi yang dilakukan Yana Mulyana) yang kemarin," kata dia.
Kepala Diskominfo, Yayan A. Briliana menyebut ia mulai dimintai keterangan sejak pukul 13.00 WIB. Pertanyaannya seputar program Smart City.
“Program smart city, ada perjalan dinas dan dan surat perintah mengikuti pameran di Thailand. Tahun lalu, ada kerja sama antara Diskominfo dengan PT tersebut (yang diduga menyuap Yana). Tapi tahun ini tidak ada kerja sama lagi,” kata dia.
Tak lama berselang, Achmad Nugraha menyatakan bahwa materi pertanyaan dari penyidik seputar kenal atau tidak dengan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
“Ditanya kenal tidak sama ini, kenal tidak sama yang itu, saya jawab tidak kenal. Tadi diperiksa satu jam, ini lamanya cuma karena salat ngeprint,” ucap dia.
Sebelumnya, Humas KPK, Ali Fikri menyampaikan bahwa sejumlah pejabat utama di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dimintai keterangan berkaitan kasus korupsi tersebut.
"Hari ini pemeriksaan saksi TPK suap oleh penyelenggara negara dalam proyek pengadaan CCTV dan ISP untuk layanan digital Bandung Smart City di Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2022-2023, untuk tersangka YM," ujar Ali.
(mdk/tin)