KPK permasalahkan SPDP Agus dan Saut karena tak adanya objek perkara
Agus Raharjo dan Saut Situmorang dilaporkan orang bernama Sandi Kurniawan.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah mempertanyakan objek penyidikan dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Febri menilai dalam SPDP tersebut tidak mengatakan dengan jelas surat atau penyelewengan seperti apa yang disangkakan.
"Di surat yang diterima KPK tidak ada bunyi, tulisan, apapun informasi terkait objek apa yang di masalahkan," ujar Febri di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (8/11).
Apabila yang dipersoalkan mengenai surat pencekalan ke luar negeri, KPK, kata Febri, memiliki kewenangan tersebut. "Bisa pastikan KPK memiliki kewenangan pasal 12 UU 30 Tahun 2002 untuk memerintahkan instansi terkait mencegah seseorang keluar negeri itu bisa dilakukan di penyelidikan, penyidikan dan di tuntutan," jelas Febri.
Begitu pula dari pihak imigrasi bisa melakukan pencekalan atas permintaan penegak hukum termasuk lembaga anti rasuah tersebut. Serta, gugatan yang pernah Novanto layangkan ke PTUN terkait pencekalan. Menurut Febri, hal tersebut telah diatur oleh undang-undang dan berlandaskan hukum yang kuat.
"Perlu dilihat kembali UU KPK dan UU Imigrasi, kami yakin dasar hukumnya kuat," pungkasnya.
Sementara, dari pengacara Setya Novanto, Frederich Yunadi, tidak mau memberikan kejelasan apa yang sebenarnya pihak pelapor perkarakan. Ia berujar hal itu bagian dari materi penyidikan dan bersifat rahasia.
"Silakan tanya langsung ke penyidik," jawabnya ketika dikonfirmasi merdeka.com.
Agus Raharjo dan Saut Situmorang dilaporkan orang bernama Sandi Kurniawan. Laporan bernomor LP/1028/X/2017/Bareskrim tersebut menyangkakan dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP.
Siang ini (8/11) Frederich menunjukkan bukti SPDP bahwa polisi menindaklanjuti laporan tersebut. Namun, status Agus dan Saut belum menjadi tersangka.
Baca juga:
DPR soal laporan Agus-Saut ke polisi: Usut tuntas, jangan lamban!
Mantan kepala BPPN kembali diperiksa KPK terkait kasus BLBI
Kasusnya naik penyidikan, pimpinan KPK tegaskan tak salahgunakan wewenang
Perlawanan balik Setya Novanto bidik dua pimpinan KPK
Komisi III minta polisi transparan tangani kasus Pimpinan KPK
KPK yakin Polri profesional tangani pelaporan terhadap Agus dan Saut
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Bagaimana Novel Baswedan mendapatkan informasi tentang keinginan Agus Rahardjo untuk mundur dari KPK? “Tetapi detailnya saya gak tahu, jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura sedang berobat. Ceritanya, tentunya saya tidak langsung ya. Jadi cerita itu saya denger-denger, dari Pegawai KPK lain yang bercerita. Jadi mestinya yang lebih tahu, pegawai yang ada di KPK,” ucapnya.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.