KPK surati Kapolri minta 4 brimob ajudan Nurhadi taat hukum

Mengingat sudah tiga kali, keempat orang ini mangkir dari panggilan komisi antirasuah guna menjalani pemeriksaan.

2016-07-20 10:09:07

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melayangkan surat permintaan penghadapan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait 4 anggota brimob yang menjadi ajudan sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi. Namun KPK menampik surat penghadapan yang akan dikirimkan ke Kapolri sebagai 'surat izin' untuk melakukan panggilan paksa terhadap keempat anggota tersebut.

Mengingat sudah tiga kali, keempat orang ini mangkir dari panggilan komisi antirasuah guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus suap panitera sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edi Nasution (EN).

"Kita minta agar Kapolri bisa mengimbau anak buahnya untuk segera taat hukum," ujar kepala bagian pemberitaan dan informasi KPK, Priharsa Nugraha, Rabu (20/7).

Alasan KPK memanggil empat anggota Brimob itu sebagai saksi atas kasus ini lantaran menyeret Nurhadi yang diduga sebagai makelar kasus dalam hal ini. Kasus ini juga melibatkan perusahaan besar yakni First Media, anak perusahaan Lippo Group.

Terseretnya nama Nurhadi dengan kasus ini setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan Doddy Arianto Supeno (DAS) dan Edy Nasution (EN) pada Rabu (20/4) sekitar pukul 10.45 WIB di sebuah hotel bilangan Jakarta Pusat. Keduanya diciduk KPK seusai melakukan transaksi terkait pengajuan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dari hasil penangkapan, KPK menyita uang Rp 50 juta dari Edy Nasution. Diduga commitment deal dalam kasus ini mencapai Rp 500 juta. Namun KPK menegaskan akan terus mendalami kasus ini sampai menemukan otak pelaku utama. Pasalnya keduanya diduga masih sekedar perantara dari pihak tertentu.

Hal itu didasari dengan pemberian juncto pasal yang dikenakan terhadap keduanya oleh KPK. Untuk Edy Nasution selaku penerima dikenakan pasal 12 huruf a dan atau huruf b dan atau pasal 13 undang undang tipikor nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah undang undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 64 kuhp pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp.

Sedangkan untuk Doddy Arianto Supeno selaku pemberi dikenakan pasal 12 huruf a dan atau huruf b dan atau pasal 13 undang-undang tipikor nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah nomor 20 tahun 2001 jo pasal 64 kuhp jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp.

Atas pengembangan kasus ini KPK pun langsung menggeledah empat lokasi di antaranya kantor PT Paramount Enterprise di Gading Serpong Boulevard Tangerang, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, rumah Nur Hadi sekretaris Mahkamah Agung, terakhir di ruang kerja milik Nur Hadi di Mahkamah Agung.

Dalam penggeledahan di rumah Nurhadi, penyidik menemukan uang total Rp 1,7 miliar dengan beberapa mata uang asing setidaknya ada lima jenis mata uang asing yang ditemukan USD 37.603, SGD 85.800, Yen 170.000, Real. Tidak hanya uang, penyidik menemukan beberapa dokumen yang sempat dirobek dan dibuang ke closet kamar mandinya.

Baca juga:
KPK masih dalami keterlibatan hakim dalam suap panitera PN Jakpus
KPK tangkap panitera, Indonesia darurat penyalahgunaan kekuasaan
Suap panitera PN Jakarta Pusat, KPK dalami keterlibatan hakim
Mabes Polri sebut 4 Brimob penjaga rumah Nurhadi sudah diperiksa
Kredibilitas ambruk, lembaga peradilan dihujat

(mdk/eko)