KPK Temukan LHKPN 52 Pejabat Eksekutif Tidak Akurat
Diduga, pejabat-pejabat tersebut sengaja menyembunyikan harta lainnya agar tak diketahui KPK dan masyarakat.
Sebanyak 52 pejabat bidang eksekutif menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tidak akurat. Hal itu diketahui setelah laporan mereka dimonitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami periksa sebagian inisiatif dari pencegahan sebagai pengembangan dan hasilnya diserahkan ke penindakan. Hasil pengecekan ditemukan 52 pejabat eksekutif (LHKPN-nya tidak akurat)," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi, Kamis (9/9).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang disita KPK dari Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan Kepala LKPP memberikan arahan kepada pelaku UMKK di Karanganyar? Hal ini Hendi sampaikan saat memberikan pengarahan dalam acara Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Dalam Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah di Karanganyar pada Selasa (30/4/2024).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
Menurut Pahala, tim pencegahan dan penindakan di lembaga antirasuah terus berkolaborasi dalam penanganan dan pengembangan kasus. Dia menyebut, tim pencegahan dan monitoring kerap menyelisik aliran dana ke pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus.
Jika ditemukan adanya aliran yang mencurigakan, maka tim pencegahan akan memberikan data-data tersebut ke tim penindakan untuk ditindaklanjuti.
"Jadi untuk hasilnya kami kasih umpan ke penindakan," kata Pahala.
Pahala enggan mengungkap nama 52 pejabat eksekutif yang tidak akurat dalam menyampaikan LHKPN kepada KPK.
Diduga, pejabat-pejabat tersebut sengaja menyembunyikan harta lainnya agar tak diketahui KPK dan masyarakat.
"Ya artinya ada transaksi, dia pikir tidak diperiksa KPK, ya dia tenang-tenang saja, dilaporkan yang ada saja. Enggak begitu, saya lihat dalamnya, jangan nyolong dan ngumpetin," jelas Pahala.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
VIDEO: Terungkap Pejabat Pemilik Harta Rp8,7 Triliun, Ini Daftar Sumber Kekayaannya
VIDEO: KPK Ungkap Ada Pejabat Kementerian Punya Harta Rp8 Triliun
Tingkat Pelaporan dan Ketepatan Waktu LHKPN Perusahaan BUMN Sudah 98,78 Persen
Sekretaris DPRD DKI sebut Beberapa Anggota Tak Paham Teknis Pelaporan LHKPN
Pimpinan DPR Minta Fraksi Dorong Anggota Segera Lapor LHKPN ke KPK
Cerita Ganjar 'Tahan' Anggota DPRD Jateng untuk Buat LHKPN dalam Sehari
KPK: 70 Persen Pejabat Negara Alami Kenaikan Harta Kekayaan Selama Pandemi