KPU Akui Pakai Fasilitas Pesawat Jet, Ini Tujuannya

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan bahwa fasilitas pesawat jet digunakan untuk mengantar logistik pemilu sebagai komponen yang berperan penting dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

"Itu 'kan untuk kebutuhan logistik dan sudah kami bicarakan lama sebenarnya," ujar Afifuddin di kawasan Kuningan, Jakarta, dilansir Antara, Senin (8/7).

Afifuddin menilai persiapan penyediaan logistik selama Pemilu 2024 tidak selama Pemilu 2019. Fasilitas pesawat jet itu, menurut dia, untuk mendatangi tempat-tempat yang susah dijangkau lantaran keterbatasan waktu.

"Pertaruhannya 'kan kalau tidak bisa dipastikan barang terkirim dan seterusnya, kami juga lebih mengkhawatirkan logistik tidak sampai ke daerah," jelasnya.

Kendati demikian, kata pria yang akrab disapa Afif, KPU tetap menerima seluruh masukan dan kritikan dari semua pihak.

"Apa yang kami lakukan itu ikhtiar untuk Pemilu 2024 terwujud, dan itu sudah kami laksanakan lepas dari kurang dan lebihnya," kata Afif.

Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud Md. menyoroti kualitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai ketua oleh DKPP RI terkait dengan kasus asusila.

Melalui akun X pribadinya, Mahfud menilai jajaran KPU RI saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada Serentak 2024.

"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia," tulis Mahfud dikutip ANTARA, Senin.

Menurut Mahfud, muncul berbagai rumor negatif yang menyangkut anggota KPU RI lainnya setelah skandal Hasyim terungkap, salah satunya adalah dugaan setiap anggota KPU yang mendapatkan tiga mobil dinas mewah.

Ada pula kabar tindakan berlebihan, yakni penyewaan pesawat jet dengan alasan keperluan dinas.

"Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap anggota KPU sekarang memakai tiga mobil dinas yang mewah," tulis dia.

Tulisan berikutnya, "Ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam."

Hal inilah yang membuat dirinya menilai bahwa pemerintah dan DPR seharusnya mengambil tindakan terhadap para komisioner dan tidak membiarkan hal itu terjadi.

Menurut Mahfud, perombakan atau pergantian seluruh komisioner KPU RI patut dipertimbangkan seiring dengan akan dilaksanakannya Pilkada Serentak 2024.

“Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK,” pungkas Mahfud.

merdeka.com