KPU Butuh Rp1 Triliun untuk Pilkada 11 Kabupaten di Papua
Dia mengungkapkan, revisi jumlah dana hibah tersebut tidak terjadi pada 11 kabupaten secara keseluruhan, hanya beberapa saja.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua membutuhkan anggaran Rp1 triliun untuk pelaksanaan pilkada serentak 2020 pada 11 kabupaten di Bumi Cenderawasih. Namun setelah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ada perubahan, dan hal tersebut masih dalam rasionalisasi.
"Perubahan tersebut, berdasarkan permintaan dari pemerintah kabupaten (pemkab) yang sebelumnya telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)," kata Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay, Jumat (10/1).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
Dia mengungkapkan, revisi jumlah dana hibah tersebut tidak terjadi pada 11 kabupaten secara keseluruhan, hanya beberapa saja.
"11 kabupaten sudah melakukan penandatanganan NPHD, tetapi ada beberapa daerah yang melakukan rasionalisasi lagi, misalnya Waropen, Nabire dan Keerom," ujarnya.
Theodorus menjelaskan, untuk kabupaten yang membutuhkan biaya terbesar, yakni Kabupaten Yahukimo, di mana hal tersebut dikarenakan, proses pendistribusian logistik dan juga penyelenggara pilkada harus dilakukan menggunakan pesawat terbang.
"Biaya terbesar ada di Kabupaten Yahukimo, yakni sebesar Rp70 miliar, hal tersebut dikarenakan ada 51 distrik, dan tidak ada jalan darat, semua harus melalui udara," ujarnya seperti dilansir dari Antara.
Sekadar diketahui, ke-11 kabupaten di Papua yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun ini adalah Kabupaten Nabire, Asmat, Keerom, Waropen, Merauke, Mamberamo Raya, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Yahukimo, Supiori dan Yalimo.
(mdk/fik)