KPU Kalsel Rencanakan Pemungutan Suara Ulang Digelar 9 Juni 2021
Tanggal tersebut adalah 50 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diketuk pada Jumat (19/3). MK dalam putusannya memerintahkan PSU paling lambat 60 hari kerja sejak tanggal diputuskan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) merencanakan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan gubernur digelar 9 Juni 2021 mendatang.
"Hasil rapat pleno tadi, kami perkirakan hari Rabu tanggal 9 Juni untuk pencoblosan PSU. Namun tanggal ini kami konsultasikan lagi ke KPU RI," terang Ketua KPU Kalsel Sarmuji di Banjarmasin, Kamis (25/3).
-
Apa tugas utama KPU dalam menyelenggarakan pemilu? Tugas utama KPU adalah mengatur, melaksanakan, dan mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pemilihan kepala daerah.
-
Apa tugas utama KPPS dalam Pemilu? Tugas utama KPPS meliputi persiapan ruang pemungutan suara hingga pelaporan hasil pemungutan suara.
-
Kapan pendaftaran Sudirman-Fatmawati di KPU Sulsel? Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi resmi mendaftarkan diri sebagai cagub dan cawagub Pilkada Sulawesi Selatan ke KPU.
-
Kapan Anies-Cak Imin mendaftar ke KPU? Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Bagaimana Pantarlih membantu KPU dalam Pilkada 2024? Pantarlih berperan dalam membantu KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menyusun daftar pemilih dan melakukan pemutakhiran data pemilih.
Tanggal tersebut adalah 50 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diketuk pada Jumat (19/3). MK dalam putusannya memerintahkan PSU paling lambat 60 hari kerja sejak tanggal diputuskan.
Sarmuji menjelaskan persiapan logistik dan distribusinya dimulai 1 April dan diperkirakan rampung Mei 2021.
"Untuk logistik memang lebih panjang waktunya karena banyak yang harus dikerjakan serta melibatkan berbagai pihak membantu kelancarannya," jelasnya seperti dilansir dari Antara.
Kemudian rekrutmen petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) juga dimulai April. Sebagaimana perintah MK dalam putusannya, KPPS dan PPK harus orang baru bukan petugas pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020 lalu.
Terkait anggaran, Sarmuji mengaku membutuhkan sekitar Rp19 miliar lebih. Adapun KPU Kalsel memiliki sisa anggaran Rp10 miliar dari pilkada lalu, sehingga tinggal dibutuhkan tambahan Rp9 miliar.
"Kami masih utak-atik lagi anggaran ini. Termasuk menanyakan ke KPU kabupaten dan kota yang wilayahnya menggelar PSU apakah ada sisa anggaran bisa digunakan. Jika masih kurang, maka kami usulkan minta ke pemprov," katanya.
Saat ditanya kebutuhan anggaran yang paling besar, Sarmuji membeberkan untuk honor petugas adhoc yaitu KPPS dan PPK dengan serapan dana mencapai 60 persen.
Sementara itu, PSU Pilgub Kalsel akan diikuti dua pasangan calon, yakni petahana nomor urut 01 Sahbirin Noor dan Muhidin ditantang pasangan nomor urut 02, Denny Indrayana dan Difriadi Derajat.
Total ada 827 TPS di tujuh kecamatan dan tiga kabupaten dan kota di Kalsel yang menggelar PSU dengan daftar pemilih 266.757 orang. Terdiri dari 502 TPS di Kabupaten Banjar, 24 TPS di Kabupaten Tapin dan 301 TPS di Kota Banjarmasin.
Baca juga:
PSU Pilkada Kalsel, Gerindra Panaskan Lagi Mesin Partai Menangkan Denny Indrayana
Demokrat Apresiasi MK Kabulkan Gugatan Denny Indrayana di Pilgub Kalsel
Putusan MK, Pemungutan Suara Ulang Tujuh Kecamatan pada Pilgub Kalsel
Gugatan Denny Indrayana Dikabulkan, MK Minta Pemungutan Ulang Pilkada Kalsel
Sahbirin-Muhidin Harap MK Tolak Gugatan Denny Indrayana Karena Bukti Kurang Kuat
Digugat Denny Indrayana di MK, Ketua KPU Kalsel akan Buktikan Tak Ada Kecurangan