KPU Makassar Dapat Tambahan Rp6,2 Miliar untuk Honor Petugas dan Penambahan TPS
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar mendapat tambahan anggaran sebesar Rp6,2 miliar dari Pemerintah Kota. Penandatanganan adendum tambahan anggaran oleh Penjabat (Pj) Walikota Makassar Rudy Djamaluddin, Kamis (9/7).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar mendapat tambahan anggaran sebesar Rp6,2 miliar dari Pemerintah Kota. Penandatanganan adendum tambahan anggaran oleh Penjabat (Pj) Walikota Makassar Rudy Djamaluddin, Kamis (9/7).
"Tadi selesai penandatanganan adendum tambahan anggaran Rp6,2 miliar yang diajukan KPU Makassar yang disetujui pemerintah Kota Makassar," kata Komisioner KPU Makassar divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Endang Sari.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
Lebih jauh Endang menjelaskan, awalnya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Oktober 2019 lalu dengan total anggaran Rp78 miliar.
Kemudian, KPU Makassar mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp6,2 miliar untuk fokus pada penyesuaian honor penyelenggara adhoc sesuai standar SE Menteri Keuangan, juga untuk alokasi penambahan TPS.
Awalnya, pemetaan TPS maksimal 600 pemilih setiap TPS. Tapi karena ada wabah Covid-19, keluar aturan terbaru bahwa di TPS maksimal 500 pemilih sehingga TPS yang awalnya sebanyak 2.099 bertambah menjadi 2.390 TPS.
"Anggaran tambahan Rp6,2 miliar ini untuk penyesuaian seluruh honor adhoc dan penambahan TPS," terang Endang.
Ditambahkan, total NPHD Makassar untuk pemilihan serentak tahun 2020 adalah Rp84.264.000.000. Kalau soal anggaran Alat Pelindung Diri (APD) untuk penyelenggara, disiapkan dari APBN dan diturunkan langsung dari pusat.
Baca juga:
PDIP Umumkan Calon Kepala Daerah pada 11-18 Juli, Termasuk Nasib Gibran & Bobby
PDIP Putuskan Dukung Keponakan Prabowo di Pilkada Tangsel
KPK Endus Modus Kepala Daerah Pakai Duit Covid-19 Buat Pencitraan Pilkada
Pakar: Banten Landang Subur Dinasti Politik
Bamsoet Minta Pemerintah Dukung Anggaran KPU untuk Pilkada saat Pandemi Covid-19