Kritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis

BEM KM UGM menggelar diskusi bertema "Rezim Monarki Sang Alumni Amblesnya Demokrasi Ambruknya Konstitusi dan Kokohnya Politik Dinasti" pada Jumat (8/12) lalu.

Diskusi ini menghadirkan Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, dan Zainal 'Uceng' Arifin Mochtar sebagai narasumbernya.

Dalam diskusi itu, BEM KM UGM juga memberikan anugerah penghargaan ke Presiden Joko Widodo sebagai Alumnus UGM Paling Memalukan. Penganugerahan gelar ini diberikan langsung oleh Ketua BEM KM UGM Gielbran M Noor.

Gielbran mengatakan, pada acara diskusi itu, BEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.

Selain itu BEM KM UGM menggelar diskusi sebagai bentuk kritik terhadap buruknya kualitas demokrasi, penegakkan konstitusi, serta isu praktik politik dinasti dimasa pemerintahan Presiden Jokowi.

Gielbran menegaskan kajian yang dilakukan BEM KM UGM ini tidak ada motif praktis apapun. Dia memastikan jika tidak benar BEM KM UGM terafiliasi dengan kekuatan praktis manapun

"Tidak ada motif politik praktis apapun, dan tidak terafiliasi oleh kekuatan politik praktis manapun. Karena narasi di luar sana cukup liar, kita dituding terafiliasi z partai politik tertentu dan pada kesempatan ini kami sampaikan secara jelas bahwa itu tidaklah benar," tegas Gielbran di UGM, Kamis (21/12).

Gielbran juga menepis isu jika dirinya terlibat dengan entitas politik praktis manapun. Dia menerangkan, isu di luar yag menyebut jika orangtuanya merupakan caleg dari salah satu partai politik juga tidak benar.

"Saya selaku ketua BEM-KM UGM juga tidak terlibat dengan entitas politik praktis manapun. Isu-isu liar di luar sana seperti orang tua saya yang menjadi caleg partai politik, kemudian saya yang dianggap merupakan anggota partai politik dan agenda diskusi kemarin yang menjadi ajang titipan isu bagi entitas politik tertentu semuanya adalah tidak benar adanya," tegas Gielbran.

"Di luar sana sempat ada isu beredar bahwa orang tua saya mendaftarkan diri sebagai calon legislatif di salah satu partai. Perlu diketahui bapak ibu saya adalah guru di salah satu kota di Jawa Tengah dan statusnya sebagai PNS. Jadi tidak mungkin terafiliasi dengan partai, anggota partai atau bahkan ikut berkontestasi dalam pemilu 2024," tutup Gielbran.