Kuasa hukum: Presdir Podomoro tak pernah beri USD 10.000 ke Sanusi
Selain uang Rp 2 miliar, bos Podomoro Land tidak pernah menggelontorkan uang untuk Sanusi.
Adardam Achyar, kuasa hukum Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, menegaskan uang USD 10.000 yang ditemukan di rumah mantan anggota DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi tidak berkaitan dengan kliennya. Uang tersebut disita saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman Sanusi, Rabu (4/5).
Saat dihubungi merdeka.com, Adardam mengatakan selain uang Rp 2 miliar, kliennya tidak pernah menggelontorkan uang untuk Sanusi. "Engak pernah kasih. Enggak ada uang USD 10.000 kita membantah itu karena memang tidak ada," kata Adardam, Jumat (13/5).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Siapa yang menyambut kedatangan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyambut langsung kedatangan Prabowo.
Dia juga meminta temuan uang Sanusi di dalam brankasnya tidak dikait-kaitkan dengan suap dari PT Agung Podomoro Land. Termasuk saat disinggung penggelontoran dana dari PT APL untuk pemprov DKI Jakarta dalam menertibkan Kalijodo, Jakara Utara.
Kabarnya kucuran dana tersebut dimaksudkan sebagai 'barter' agar kewajiban kontribusi pengembang dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta bisa turun. "Tidak ada itu," ujarnya singkat.
Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman mantan Politikus Gerindra M Sanusi yang telah menjadi tersangka Raperda Zonasi sekitar pukul 13.00 WIB (4/5) silam. Dari sebuah brankas, KPK menemukan uang USD 10 ribu terdiri dari pecahan 100 dolar sebanyak 100 lembar.
Dalam kasus dugaan korupsi reklamasi pulau, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja, dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro.
Sanusi diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari PT APL terkait dengan pembahasan Raperda RWZP3K dan Raperda RTR Kawasan Pesisir Pantai Utara Jakarta oleh DPRD DKI. M. Sanusi dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Sedangkan Ariesman dan Trinanda selaku pemberi dikenakan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Baca juga:
Ada barter Rp 6 M Pemprov DKI-Podomoro di balik kasus reklamasi?
USD 10.000 di rumah Sanusi uang panas atau untuk jaga-jaga?
KPK terus selidiki keterlibatan anak Aguan di suap Raperda zonasi
Kasus raperda zonasi, KPK periksa direktur legal Agung Podomoro Land
Lulung desak Ahok ungkap anggaran Rp 6 M Podomoro gusur Kalijodo
Ahok ngaku dicecar KPK soal asal muasal kewajiban 15% pengembang