Kunjungan pansus ke Sukamiskin dikritik, Demokrat ogah ikut campur
Menurut Wakil Ketua DPR ini, sejak awal Demokrat tetap konsisten dengan keputusan tidak mendukung adanya pansus KPK. Karena pansus angket KPK hanya membuat kinerja KPK semakin melemah.
Kunjungan Panitia khusus (pansus) angket KPK ke Lapas Sukamiskin, Bandung kemarin Kamis (6/7) menuai banyak kontroversi. Walaupun alasan kedatangan mereka ke sana untuk jejak pendapat dengan para penghuni lapas kasus korupsi.
Ketua Dewan Penasihat Partai Demokrat, Agus Hermanto mengaku tidak mau ikut campur soal kinerja dan keputusan dari pansus angket KPK.
"Kita (Partai Demokrat) tidak bertanggungjawab, kita tidak ingin memasuki wilayah itu. Karena kita ada pada posisi yang lain," katanya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, Jumat (7/7).
Menurut Wakil Ketua DPR ini, sejak awal Demokrat tetap konsisten dengan keputusan tidak mendukung adanya pansus KPK. Karena pansus angket KPK hanya membuat kinerja KPK semakin melemah.
"Di dalam penyelidikannya pasti sering dipanggil pimpinan KPK saking seringnya dipanggil yang menurut kami, KPK banyak pekerjaan yang akhirnya pekerjaan mungkin kurang fokus. Sehingga pansus ini dapat menyebabkan melemahkan KPK," ujarnya.
Agus menambahkan, Demokrat sebenarnya setuju dengan adanya pengawasan terhadap kinerja KPK. Namun pengawasan tersebut tidak perlu dengan membentuk pansus angket bagi lembaga antirasuah itu.
"Partai Demokrat pun juga setuju kalau KPK itu perlu diadakan pengawasan, tetapi pengawasannya tidak harus pakai pansus, karena kalau dengan pansus, tadi saya sampaikan, bisa berkonotasi melemahkan KPK," pungkasnya.
Sebelumnya,Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung untuk tahanan korupsi, Kamis (6/7). Anggota Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan kedatangan Pansus Angket KPK ini hanya untuk jejak pendapat dengan para penghuni lapas kasus korupsi.
"Keluhan-keluhan dari para narapidana kasus korupsi jadi ini kami bukan menemui orang perorang kami akan melakukan semacam dengar pendapat dengan para napi," katanya di Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/7).
Politikus PDIP yang duduk menjadi anggota Komisi III DPR ini menegaskan pihaknya hanya akan ingin mengetahui bagaimana para narapidana kasus korupsi ini di periksa oleh KPK dan untuk itu mendatangi Lapas ini dengan tujuan hanya melakukan check and recheck.
"Bahwa meskipun status hukum mereka napi tapi mereka juga perlu kita dengarkan bagaimana proses mereka ketika menjalani proses pemeriksaan kalau memang semua sesuai prosedur bagus, kalau ada yang menyimpang dari prosedur perlu kita ketahui," jelasnya.
Dirinya mengakui terdapat laporan yang masuk ke posko panitia angket berkaitan dengan ada kejanggalan-kejanggalan dalam prosedur pemeriksaan sampai penyidikan.
"Maka kami mau memastikan hal tersebut bener enggak itu jadi kami melakukan semacam konfirmasi lah check and recheck. Ada yang dikasih obat, saya enggak sebut lah (namanya) ada yang diarah-arahkan kami perlukan yang namanya informasi kami harus dengar dan kami harus kroscek kami datang kemari bener enggak informasi itu," pungkasnya.
Rombongan Pansus angket KPK dipimpin oleh Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa bersama dengan M Misbakhun, Masinton Pasaribu dan Dossy Iskandar sampai di Lapas Sukamiskin sekitar 10.45 WIB.
Agun Gunandjar Sudarsa beserta rombongan disambut langsung oleh Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia I Wayan Dusak.
Baca juga:
Kunjungi napi koruptor, lelucon tak lucu dari Pansus Angket KPK
Kunjungi Sukamiskin, Pansus Angket KPK banyak temukan kejanggalan
Temui terpidana korupsi, pansus sebut KPK kerap intimidasi
Busyro sebut Pansus Angket KPK temui napi koruptor sebuah lelucon
Tokoh lintas agama nyatakan dukung KPK
-
Bagaimana KPK menahan Helmut Hermawan? "Menjadi salah satu bagian dari kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan HH (Helmut) selama 20 hari pertama sejak 7 Desember 2023 hingga 26 Desember 2023 di rutan KPK," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK, Kamis (7/12).
-
Apa yang dilakukan KPK terhadap Helmut Hermawan? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur PT Cipta Lampia Mandiri (PT CLM) Helmut Hermawan dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
-
Kenapa Hasto Kristiyanto melaporkan penyidik KPK ke Dewas KPK dan Komnas HAM? Dia menceritakan sempat terjadi cekcok dengan penyidik gara-gara handphonenya disita dari tangan asistennya. Pun pada saat pemeriksaan itu juga belum memasuki pokok perkara.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang dikatakan Anang Hermansyah tentang bergabungnya ia dengan PDIP? Mendapat pujian seperti itu, suami Ashanty tidak mempermasalahkan akan berjuang bersama Krisdayanti di masa yang akan datang. "Baiklah, nggak masalah," kata Anang Hermansyah di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, pada Minggu (10/9/2023).
-
Apa alasan PKS mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman? "Kami optimis, insya Allah sosok Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Mohamad Sohibul Iman adalah kandidat yang memiliki peluang menang besar," pungkasnya.