Lapor LHPK, Kemendagri raih opini WTP dari BPK
Anggota V BPK RI Isma Yatun berharap Kemendagri bisa mempertahankan opini WTP tersebut serta menjadi momentum supaya lebih baik. Terutama dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian (LHPK) di Auditorium BPK RI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (30/5).
Mendagri Tjahjo Kumolo bersyukur pihaknya mendapatkan WTP. Dia mengatakan, BPK dapat membuat Kemendagri lebih teliti dalam mengelola keuangan.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa itu KPR BRI Suku Bunga Berjenjang? KPR BRI Suku Bunga Berjenjang adalah program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditawarkan oleh BRI dengan suku bunga yang berjenjang. Program ini memiliki suku bunga fixed rate pada tahun-tahun awal tertentu, kemudian suku bunga akan berubah pada tahun-tahun berikutnya.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kapan Sujiwo Tejo tampil di acara Jagong Budaya di Bojonegoro? Budayawan Sujiwo Tejo menyemarakkan acara Jagong Gayeng bertemakan "Budaya Rasa Melu Handarbeni" di Pendopo Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojoengoro, akhir pekan lalu.
-
Siapa yang mendukung KKP dalam hal perikanan berkelanjutan? Sementara Direktur Program Kelautan dan Perikanan Yayasan WWF Indonesia, Dr. Imam Musthofa Zainudin, mengaku siap mendukung KKP terkait perikanan berkelanjutan untuk ketahanan pangan Indonesia.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
"BPK dengan peran yang begitu besar dengan teliti dan cermat menggerakkan kami semua sehingga dari tiga tahun berturut turut WTP dan BNPP empat tahun juga," katanya di Auditorium BPK RI, Rabu (30/5).
Instansi lain yang juga dikomandani Tjahjo yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) juga mendapatkan opini WTP BPK. Kemendagri dan BNPP berkomitmen akan mempertahankan opini BPK tersebut.
"Harapannya ini akan terus memacu pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten juga dengan predikat WTP yang sama kemudian kami akan segera melaksanakan beberapa rekomendasi rekomendasi perbaikan yang ada dari BPK. Jadi selama tiga tahun ini di kemendagri punya komitmen sudah terus WTP, BNPP terus empat tahun," ujar Tjahjo.
Di kesempatan sama, Anggota V BPK RI Isma Yatun berharap Kemendagri bisa mempertahankan opini WTP tersebut serta menjadi momentum supaya lebih baik. Terutama dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.
"Dan saya percaya, pastinya seluruh jajaran kementerian dan lembaga yang hari ini menerima WTP itu bekerja sebaik-baiknya untuk pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan," tandas Isma yang juga politisi PDIP ini.
Baca juga:
DKI raih WTP, Prasetio berterima kasih pada Jokowi, Ahok dan Djarot
Untuk ketujuh kalinya, Pemprov Jabar dapat opini WTP dari BPK
Pemprov DKI raih opini WTP dari BPK
BPK sindir BPS: Data konsumsi beras tidak akurat
BPK serahkan berkas kerugian negara pada kredit Bank Mandiri Rp 1,8 T ke Kejaksaan