LHKP PP Muhammadiyah Sebut Kemunculan Buzzer Efek Samping dari Proses Demokratisasi
Sejak amandemen UUD 1945 yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung, maka para pendengung (buzzer) biasanya secara sukarela membela aktor idolanya. Seperti pejabat atau oposisi ketika memperoleh kritik dari orang-orang yang berbeda pandangan dengan mereka.
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat (LHKP PP) Muhammadiyah berpandangan kemunculan buzzer merupakan efek samping dari proses demokratisasi di Indonesia. Hal itu disampaikan Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat (LHKP PP) Muhammadiyah, Abdul Rohim Ghazali.
"Buzzer sebenarnya merupakan salah satu efek samping dari proses demokratisasi yang kita lakukan karena memberikan kebebasan berekspresi," kata Abdul Rohim ketika membuka seminar bertajuk 'Fenomena Buzzer dan Akun Bot di tengah Proses Demokratisasi Indonesia' yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube LHKP PP Muhammadiyah. Demikian dikutip dari Antara, Kamis (30/9).
-
Apa yang dimaksud dengan kata-kata diam dalam konteks ini? Kata-kata diam adalah salah satu cara yang efektif untuk menggambarkan bagaimana kita diam apa makna di balik diamnya kita.
-
Apa yang ditampilkan di Museum Muhammadiyah? Museum tersebut berisi tentang perjuangan Muhammadiyah sejak lahir sampai hari ini.
-
Bagaimana prasasti Mazmur tersebut ditulis? Prasasti ini ditulis di bawah tanda salib merah di samping struktur batu besar.
-
Di mana peristiwa penganiayaan tersebut terjadi? Nasib sial dialami Damari (59) pengemudi ojek online warga Jurumudi, Kota Tangerang, yang dikeroyok tiga orang pria tidak dikenal saat akan menjemput pelanggan di depan pasar Tanah Tinggi, Kota Tangerang.
-
Kapan Museum Muhammadiyah diresmikan? Dilansir dari Uad.ac.id, peresmian Museum Muhammadiyah dilakukan pada 14 November 2022 yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia.
-
Apa saja ciri pemilu yang demokratis? Pemilu yang demokratis adalah pemilihan umum yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu menghormati hak asasi manusia, menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat, serta mengakui kedaulatan rakyat. Pemilu yang demokratis juga harus memenuhi beberapa kriteria atau ciri-ciri tertentu, antara lain: 1. Pemilihan yang bebas, adil, dan rahasiaCiri ini berarti bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa adanya tekanan, intimidasi, manipulasi, atau kecurangan.
Apalagi, tutur Abdul Rohim, sejak amandemen UUD 1945 yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung, maka para pendengung (buzzer) biasanya secara sukarela membela aktor idolanya. Seperti pejabat atau oposisi ketika memperoleh kritik dari orang-orang yang berbeda pandangan dengan mereka.
"Fenomena buzzer menjadi bumbu dalam proses politik yang berada di pasar bebas," ucap dia.
Tetapi, fenomena buzzer menjadi lebih memprihatinkan ketika akun-akun dengan nama samaran mulai menebar kecaman dan fitnah. Apalagi tujuannya hanya untuk merusak nama lawan politik dengan cara yang tidak sehat.
Efek samping dari perilaku tersebut adalah kemunculan berita bohong atau berita salah di tengah masyarakat. Selanjutnya, berita bohong tersebut dapat memecah masyarakat Indonesia dan memicu konflik yang seharusnya tidak perlu terjadi.
"Akun-akun dengan nama samaran ini sangat berbahaya. Ini memberi kesempatan kepada setiap orang untuk menyampaikan kritik dan kecaman secara tidak bertanggung jawab," ucap dia.
Padahal, menurut Abdul Rohim, kebebasan berekspresi sesungguhnya merupakan hal yang sangat positif. Kebebasan ini memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menyampaikan kritik, saran, hingga kecaman kepada pemerintah tanpa memandang latar belakang dari pemilik pendapat.
"Kebebasan berekspresi sangat baik ketika diarahkan untuk kebaikan dan memperbaiki keadaan yang dipandang tidak produktif bagi demokrasi kita," ucap Abdul Rohim.
Baca juga:
Politikus NasDem Sindir AHY: Siapa yang Tak Pakai Buzzer dalam Berpolitik?
PKB Sarankan AHY Lapor Polisi Jika Dirugikan Kehadiran Buzzer
AHY: Buzzer Sebenarnya Perusak Demokrasi dan Memecah Belah Bangsa
Anggota DPR Minta Lemhannas Kaji Munculnya Buzzer Politik
Demokrat Sebut Mahfud MD Terpapar Buzzer Istana
Kubu Moeldoko Tegaskan Tak Pakai Buzzer Serang Demokrat AHY