MA buka pintu jika ada yang ingin gugat PKPU
Mahkamah Agung (MA) membuka pintu bagi para pihak yang ingin menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan mantan napi korupsi yang ingin mencalonkan sebagai calon legislatif. Hal ini juga difasilitasi oleh undang-undang.
Mahkamah Agung (MA) membuka pintu bagi para pihak yang ingin menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan mantan napi korupsi yang ingin mencalonkan sebagai calon legislatif. Hal ini juga difasilitasi oleh undang-undang.
"Sepanjang aturan perundang-undangan itu di bawah UU maka menjadi kewenangan MA, silakan mengajukan apa saja ke MA. Siapapun yang merasa tidak terakomodir kepentingan di dalam ketentuan pasal pasalnya ke MA, dengan mekanisme uji materiil," kata Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah saat jumpa pers di media center MA, Jakarta Pusat, Jumat (6/7).
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Bagaimana Karen Agustiawan melakukan korupsi? Firli menyebut, Karen kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
Dia menjelaskan bagi yang ingin menguji PKPU yang baru diundangkan itu melalui uji materiil. Sebab yang dipermasalahkan adalah aturannya.
Secara administrasi, kata dia, siapapun yang mengajukan uji materiil ke MA akan diterima. Setelahnya, diberi waktu 14 hari kerja untuk melengkapi lampiran lampiran yang dibutuhkan untuk uji materiil.
"Kemudian diberitahukan pada termohon selama 14 hari juga. Kalau sudah lengkap diserahkan ke majelis hakim baru ditunjuk majelis hakimnya," ucap dia.
Lanjut Abdullah, uji materiil juga berjalan singkat dan harus segera diputus. Sebab, prosesnya berjalan sederhana yakni PKPU tersebut bertentangan dengan undang-undang atau tidak dan hanya diuji norma aturannya, bukan diuji kepentingan, alasan atau dalil dalil.
"Aturan ini bertentangan dengan UU enggak, UU mensyaratkan enggak, tiba tiba aturan yang dibawa itu mensyaratkan berarti kan ada yang tidak cocok, nah di situlah yang diuji," ucapnya.
"Nanti terserah putusan majelis pemeriksaan perkara. Apapun putusannya itu yang terbaik. Di situlah diuji, apapun putusannya itu yang terbaik karena menurut prinsip undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi," tambahnya.
Hingga saat ini pun belum ada pihak yang menguji PKPU tersebut ke MA. "Sampai hari ini belum ada uji materi kalau siang atau besok ada nanti saya beritahu," tandasnya.
Baca juga:
Waketum Gerindra jamin partainya tak akan calonkan eks napi korupsi di Pileg
KPU akan kembalikan berkas caleg kasus korupsi, narkoba dan pelecehan seksual anak
Bawaslu minta PAN tak usung caleg eks napi korupsi, narkoba dan terorisme
KPU harap MA segera proses jika ada yang gugat PKPU Nomor 20
Ketua KPU: PKPU tetap dijalankan kalau ada yang ingin ajukan perubahan bisa ke MA
Ini hasil rapat konsultasi soal PKPU, bakal caleg bisa uji materi ke MA