Mabes Polri dinilai bak RT/RW jika calonkan Budi Waseso jadi kapolri

Polri diminta untuk mengoptimalkan Wanjakti untuk menyaring dan menyodorkan calon kapolri yang bagus.

Tim 9 besutan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir prosedur pemilihan dan pengangkatan pejabat di internal Mabes Polri. Menurutnya percuma Polri mempunyai Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tertinggi (Wanjakti).

Hal tersebut disampaikan salah satu anggota Tim 9, Imam Prasodjo. Dia menanggapi soal adanya selentingan jika Kabareskrim Komjen Budi Waseso bakal menggantikan Komjen Budi Gunawan sebagai calon kapolri berikutnya.

"Jadi sebetulnya Polri kan katanya punya prosedur baku yang secara sistemik yaitu proses pemilihan melalui Wanjakti. Jadi proses-proses berdasarkan kriteria yang objektif, yang bukan karena hubungan personal," kata Imam di Balai Kota Jakarta, Kamis (5/2).

Menurut Sosiolog Universitas Indonesia (UI) ini, jika memang benar nantinya Polri memilih Komjen Budi Waseso sebagai calon kapolri, tak ada gunanya Korps Bhayangkara mempunyai Wanjakti. Polri dianggap sama saja kepengurusannya seperti Rukun Tangga (RT) atau Rukun Warga (RW).

"Itu saya kira yang harus dibangun dalam sebuah lembaga setingkat Polri. Kalau RT/RW, orang masih bisa maklum lah. Tapi kalau Polri, pejabat tinggi seperti itu harus ada sistem. Kalau tidak akan menimbulkan satu jadi macam-macam dugaan, ada politisasi, kecurigaan. Itu yang harusnya dibangun," ujarnya.

Imam juga sangat mengapresiasi jika Komjen Budi Gunawan berani mundur sekalian dari pencalonan kapolri. Sebab menurutnya status tersangka selalu membuat stigma yang tidak baik di mata masyarakat.

"Saya kira kalau itu terjadi akan jauh lebih baik, dalam arti tidak menimbulkan komplikasi. Karena kalau udah dilantik nanti status tersangka menimbulkan polemik. Kok ada Kapolri punya status tersangka?" imbuh Imam.