Mahfud MD: Darurat Militer Dimaksud Pak Muhadjir Adalah Kedaruratan Kesehatan
Dia mengatakan, bahwa darurat militer yang disampaikan Muhadjir bukanlah dalam konteks hukum. Namun, melibatkan TNI dalam mengatasi masalah kedaruratan kesehatan saat ini.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan maksud darurat militer dalam penanganan pandemi Covid-19 yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Dia mengatakan, bahwa darurat militer yang disampaikan Muhadjir bukanlah dalam konteks hukum. Namun, melibatkan TNI dalam mengatasi masalah kedaruratan kesehatan saat ini.
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Apa alasan Mahfud Md memutuskan untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam? Hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya, yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud dalam pernyataannya di Lampung, Rabu.
-
Kapan Ganjar-Mahfud berangkat ke MK? Pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghadiri sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Senin, (22/4).
-
Siapa yang membantah pernyataan Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Apa pesan Mahfud MD kepada Pangdam, Bupati, dan Wali Kota? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
"Darurat militer yang dimaksud Pak Muhajir, bukan dalam arti stimulasi hukum. Tapi sekarang ini memang ada kedaruratan kesehatan sehingga militer ikut turun tangan untuk ikut mengatasi kedaruratan itu. Penjelasan Pak Muhadjir, kan seperti itu," kata Mahfud kepada wartawan, Sabtu (17/7).
Menurut dia, dilibatkan militer yaitu, TNI dalam mengatasi kedaruratan kesehatan sudah sesuai dengan Undang-Undang TNI. Adapun kondisi darurat militer dalam konteks hukum yakni, TNI turun tangan dalam menghadapi pemberontakan bersenjata dari dalam negeri.
"Menurut hukum, keadaan darurat itu ada tiga. Pertama, darurat sipil yakni jika ada sesuatu kejadian yang menyebabkan pemerintahan di suatu wilayah lumpuh, misalnya karena kerusuhan," katanya.
"Kedua, darurat militet yakni jika ada pemberontakan bersenjata melawan negara. Ketiga, darurat perang yakni jika ada serangan dari negara lain atas kedaulatan negara. Itu sederhananya," sambung Mahfud.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut Indonesia sudah dalam situasi darurat militer menghadapi pandemik Covid-19. Hal ini disampaikan Muhadjir saat mengunjungi Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Covid-19 di Yogyakarta, Jumat 16 Juli 2021.
"Sebetulnya pemerintah sekarang ini walaupun tidak di-'declare', kita ini kan dalam keadaan darurat militer. Jadi kalau darurat itu kan ukurannya tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, darurat perang. Nah sekarang ini sebetulnya sudah darurat militer," ujar Muhadjir Effendy.
Dia menyebut Indonesia dalam situasi darurat militer karena saat ini harus menghadapi musuh yakni Covid-19 yang tidak kasat mata. Muhadjir mencotohkan, dulu ibu hamil serta anak-anak di Tanah Air belum banyak terpapar Covid-19, namun saat ini tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban.
"Yang meninggal mulai banyak. Berarti ini perang asimetris menghadapi Covid-19," ucap dia.
Dengan alasan itu, kata Muhadjir, Presiden Joko Widodo telah menerjunkan TNI dan Polri untuk ikut menangani Covid-19. Sebab, virus corona saat ini sudah tidak bisa dihadapi dengan penanganan biasa.
"Ini daruratnya sudah darurat militer, hanya musuhnya memang bukan militer konvensional tapi 'pasukan' tidak terlihat," tuturnya yang dikutip dari Antara.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
PKS Nilai Pernyataan Menko PMK soal Indonesia Darurat Militer Tidak Tepat
Menko Muhadjir Sebut Indonesia Darurat Militer Hadapi Covid-19
Wagub DKI soal Pemerintah Perpanjang PPKM Darurat: Kita Dukung
Stok Vaksin di Indonesia 130 Juta, Baru 50 Juta yang Disuntikkan
Menko Muhadjir: Vaksin Gotong Royong Tetap Diberlakukan, Tunggu Teknis Pelaksanaan
Menko Muhadjir Sebut Jokowi Bakal Perpanjang PPKM Darurat Sampai Akhir Juli 2021