Mahfud MD Wanti-Wanti Polri: Kencangkan Ikat Pinggang, Tahapan Pemilu Sudah Masuk Masa Krusial

Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam), Mahfud MD menyebut Polri akan banyak menghadapi kasus pelanggaran mulai dari kesiapan hingga keamanan di Pemilu 2024. Mahfud mengingatkan anggota Polri mempersiapkan diri sejak ini mengantisipasi gangguan Pemilu 2024.

"Seluruh aparat kepolisian yang bertugas di pusat maupun di wilayah-wilayah harus segera mengencangkan ikat pinggang, karena tahapan pemilu saat ini sudah memasuki masa yang krusial," kata Mahfud saat memberikan sambutan Rapat Kordinasi (Rakor) Polri Operasi Mantap Brata 2024-2024 dalam rangka pengamanan Pemilu di Hotel Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

Mahfud memprediksi akan ada beberapa aspek kerawanan yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Gangguan itu di antaranya aspek kesiapan, pelanggaran dan keamanan.

Menurut Mahfud, untuk kesiapan aspek mencakup distribusi logistik hingga kesehatan penyelenggara Pemilu.

Mahfud mengatakan, kondisi kesehatan penyelanggaraan Pemilu kerap menjadi masalah saat distribusi logistik.

"Sering jadi berita yang kadang kala mencemaskan karena kadang kala ada pengadangan, bencana alam pada waktunya ada pemalsuan di tengah penyelenggaraan, ini mestinya sudah diperhatikan betul," ujar Mahfud.

Selain kesehatan penyelenggara yang mengganggu pendistribusian logistik Pemulu, Mahfud menambahkan, kondisi cuaca juga perlu diantisipasi.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dikatakan Mahfud, diprediksi awal musim hujan secara umum terjadi November 2023 dan puncaknya Januari dan Februari.

"Ini mungkin terjadi banjir di mana-mana sehingga bisa mengganggu logistik, persiapan teknis, dan sebagainya. Di sini Polri diharapkan mengantisipasinya," tegas Mahfud.

Terkait aspek pelanggaran, Mahfud mengingatkan korps Bhayangkara perlu ada komitmen untuk penindakan secara tegas. Mengingat pesta demokrasi akan diselenggarakan di tingkat provinsi hingga desa dan kecamatan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menggambarkan permasalahan Pemilu, di mana MK banyak menerima kasus perubahan data suara.

"Dulu kan banyak perubahan suara itu di antara para caleg, partai yang sudah jelas kalah menggabungkan suaranya ke sesama kalah. Lalu menandatangani itu yang tadinya tidak dapat jadi dapat, itu yang sering terjadi perkara di Mahkamah Konstitusi," kata Mahfud.

Sementara terkait dengan aspek keamanan, Polri diharapkan dapat fokus mengantisipasi ancaman kekerasan, perusakan fasilitas penyelenggara Pemilu. Sebab menurut Mahfud, kasus keamanan hingga saat ini sudah terjadi.

"Sampai sekarang sudah banyak contohnya, kantor KPU, kantor bupati bahkan kantor kecamatan dibakar dirusak. Kemudian yang banyak lagi serangan Siber, terhadap IT dan bencana-bencana lain," kata Mahfud.