Mahkamah Agung sebut Hakim Sarpin langgar sumpah jabatan
"Saya menyesalkan, kok masih ada hakim yang seperti itu," kata Hatta Ali.
Berita ini judul dan badan berita kami koreksi. Ada kesalahan redaksi dalam pengutipan pernyataan Ketua MA Hatta Ali. Judul berita: "Mahkamah Agung sebut Hakim Sarpin langgar sumpah jabatan" kami ganti. Berita yang benar adalah MA enggan komentari kasus hakim Sarpin.
Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali mengaku kecewa dengan sikap Hakim Sarpin soal kemelut praperadilan Komjen Budi Gunawan yang berkelanjutan. Menurutnya, apa yang dilakukan Sarpin sudah termasuk dalam pelanggaran sumpah jabatan.
"Saya menyesalkan, kok masih ada hakim yang seperti itu. Padahal kita sudah capek melakukan pembinaan untuk selalu mengingatkan, agar jangan melakukan pelanggaran terhadap sumpah jabatan," kata Ali di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (13/7).
Ali mengaku sama sekali tidak menyangka, jika seorang hakim bisa melakukan hal-hal seperti Hakim Sarpin lakukan. Di antaranya kontroversi sidang praperadilan Budi Gunawan, mengacuhkan panggilan Komisi Yudisial, bahkan menuntut balik sejumlah pihak yang menurutnya menyerang nama baiknya.
Namun, Ali mengaku sampai saat ini pihaknya belum menerima surat rekomendasi dari Komisi Yudisial, mengenai skorsing selama 6 bulan bagi hakim Sarpin sebagai hasil rapat pleno Komisi Yudisial.
"Rekomendasi untuk Sarpin belum terima. Sampai detik ini belum. Kita selalu memberikan pembinaan. Padahal gaji sudah naik, pembinaan yang kita lakukan tidak ada henti-hentinya, pengawasan dari dulu selalu ketat. makanya masih ada hakim yang seperti itu, saya tidak menyangka," ujar Ali.
Diketahui, Komisi Yudisial memutuskan untuk memberikan rekomendasi sanksi berupa skors selama 6 bulan terhadap hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi. Keputusan ini diambil dalam rapat pleno yang diikuti semua Komisioner KY.
Pertama, Sarpin dianggap tidak teliti dalam mengutip keterangan ahli yang dijadikan pertimbangan untuk memberikan putusan sehingga yang disampaikan ahli bertentangan dengan yang dimuat hakim dalam putusannya.
Kedua, Sarpin tidak teliti menuliskan identitas ahli, dengan menyebut Prof Sidharta sebagai ahli hukum pidana. Padahal, Sidharta adalah ahli filsafat hukum. Ketiga, Sarpin diketahui menerima fasilitas pembelaan dari kuasa hukum secara gratis, dan bersikap tidak rendah hati, dengan tidak memenuhi panggilan KY.
-
Kapan Harun Kabir meninggal? Tanggal 13 November 1947, jadi hari terakhir Harun Kabir dalam menentang kekuasaan Belanda yang kembali datang ke Indonesia.
-
Siapa Pak Sadimin? Di Desa Gempol hiduplah seorang saksi sejarah yang diperkirakan sudah berusia 105 tahun bernama Pak Sadimin.
-
Kapan Syahrini terlibat dalam kasus suap pejabat pajak? Syahrini muncul di sidang kasus suap pejabat pajak di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tersangka ini diduga terlibat dalam kasus pajak senilai Rp 900 juta pada tahun 2015-2016.
-
Kapan Kurniawan Dwi Yulianto lahir? Kelahiran Kurniawan Dwi Yulianto 13 Juli 1976
-
Apa yang disita KPK dari Syahrul Yasin Limpo? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan terhadap aset milik terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) selaku mantan Menteri Pertanian (Mentan) yang terjerat kasus dugaan korupsi dan tengah menjalani persidangan. Adapun barang yang diamankan adalah sebuah mobil jenis minibus, yang ditemukan di daerah Sulawesi Selatan.
-
Di mana Harun Kabir ditembak? Tanggal 13 November 1947, jadi hari terakhir Harun Kabir dalam menentang kekuasaan Belanda yang kembali datang ke Indonesia. Sekitar pukul 04.00 WIB subuh, satu pleton pasukan Belanda tiba-tiba mengepung kediamannya di wilayah pelosok Cianjur.
Baca juga:
Pengacara Sarpin: ketua KY jadi tersangka bukan kriminalisasi
Jokowi sudah tahu Komisioner KY ditetapkan tersangka oleh Bareskrim
Jadi tersangka, Komisioner KY harap bisa bermaafan sama Hakim Sarpin
Politisi PDIP soal KY: Masa pencemaran nama baik statusnya tersangka
Pimpinan KY tersangka karena barter jasa Hakim Sarpin 'bebaskan' BG
ICW sebut dua pimpinan KY jadi tersangka bentuk kriminalisasi
Jadi tersangka, 2 pimpinan KY pertimbangkan ajukan praperadilan