Mantan Pegawai KPK Ungkap Kenapa OTT Sangat Ditakuti Para Koruptor
Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menilai jika pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) hingga kini masih menjadi senjata ampuh dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menilai jika pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) hingga kini masih menjadi senjata ampuh dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
"Artinya bahwa masih menjadi senjata untuk melawan korupsi yang ampuh di negeri kita. Sebab orang sudah tidak bisa lagi mengelak bahwa dia melakukan tindak pidana korupsi," kata Yudi seperti dikutip melalui chanel youtube @YudiPurnomo, Jumat (19/11).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Dimana tugas KPPS dilakukan? Dalam pelaksanaan Pemilu, KPPS bertugas untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran proses pemungutan suara.
-
Apa yang ditemukan di TKP? Petugas Polsek Denpasar Selatan mengamankan sejumlah barang bukti di TKP. Bukti yang diamankan berupa KTP, kartu nikah, dompet warna cokelat, Kartu Indonesia Sehat, kartu vaksin covid, dan kabel catok rambut warna hitam yang dipakai melilit leher korban.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
Setidaknya, jelas Yudi, ada empat alasan mengapa OTT sangat ditakuti. Pertama, karena peristiwa pidananya pasti ada unsur suap menyuap. Lalu kedua pelakunya jelas siapa yang menyuap siapa yang disuap.
Kemudian yang ketiga barang buktinya ada entah itu berupa uang baik uang rupiah maupun mata uang asing ataupun benda-benda lainnya.
"Misalnya cek kemudian juga buku tabungan ketika uang itu diserahkan melalui transfer," sebutnya.
Selanjutnya keempat, biasanya pengungkapan tindak pidana korupsi yang berasal dari OTT bukanlah bentuk transaksi yang pertama kali, alhasil bukti kasusnya semakin kuat.
"Artinya sebelumnya sudah beberapa kali menerima (para pihak yang terlibatnya)," katanya.
Selain itu, alasan ditakutinya OTT adalah terbongkarnya pihak-pihak lain dari hasil pengembangan yang ada, sampai bisa menyeret sejumlah pejabat tinggi negara.
"Misalnya dari OTT kepala daerah bisa jadi pejabat di tingkat nasional juga kena dari pejabat tingkat rendah ke tingkat tinggi juga bisa kena," bebernya.
Anggota DPR Minta KPK Tak OTT Polisi, Jaksa, Hakim
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengusulkan polisi, hakim, jaksa tidak boleh ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT). Menurut Arteria, tiga aparat ini merupakan simbol negara di bidang penegakan hukum.
"Bahkan ke depan di Komisi III, kita juga sedang juga menginisiasi 'saya pribadi' saya sangat meyakini yang namanya polisi, hakim, jaksa itu tidak boleh di-OTT," ujar Arteria dalam diskusi daring, dikutip pada Jumat (19/11).
"Bukan karena kita pro koruptor, karena mereka adalah simbol-simbol negara di bidang penegakan hukum," tegasnya.
Arteria menuturkan, instrumen penegakan hukum bukan hanya operasi tangkap tangan. Ia bilang, akan adil jika dibangun lebih dahulu konstruksi perkaranya.
"Kita ingin sampaikan banyak sekali instrumen penegakan hukum di samping OTT, bangun dong, bangunan hukum dan konstruksi perkaranya sehingga fairnessnya lebih kelihatan," ujarnya.
Baca juga:
Arteria Dahlan Sebut Penegak Hukum Tak Boleh di-OTT, Ini Respons Polri
MenPAN RB Tanggapi Permintaan Bupati Banyumas Soal OTT KPK
Tanggapi Bupati Banyumas soal OTT Bilang Dulu, DPR Bilang 'Itu Kekhawatiran Mendalam'
Viral Pernyataan Bupati Banyumas, Minta KPK Panggil Dulu Kepala Daerah yang di OTT
Novel Baswedan Tanggapi Bupati Banyumas: Takut Kena OTT? Ya Jangan Terima Suap