Marak Kasus Kekerasan Seksual, Komnas HAM Harap RUU TPKS Segera Disahkan
Pengesahan RUU TPKS juga menjadi produk undang-undang sekaligus akan berfungsi sebagai koridor norma baru bagi perilaku warga negara di Tanah Air.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi undang-undang. Komnas HAM menilai pengesahan UU TPKS menjadi tolok ukur bertindak dilakukan aparatur negara.
"Jika RUU TPKS ini sudah disahkan jadi undang-undang, maka akan menjadi tolok ukur bertindak oleh aparatur negara," kata Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin di Jakarta, Jumat (7/1).
-
Apa bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa filsafat UGM? Dalam video itu, si pria mengaku ada delapan orang korbannya. Pria itu juga meminta maaf atas kekerasan seksual baik secara fisik maupun verbal yang telah dilakukannya.
-
Bagaimana cara Fakultas Filsafat UGM menangani kasus pelecehan seksual? Pada prinsipnya Fakultas Filsafat UGM konsisten untuk penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Laporan tentang adanya korban dan lain sebagainya belum ada," urai Iva.
-
Apa yang dimaksud dengan Hiperseksualitas? Kecanduan seks, juga dikenal sebagai perilaku seksual kompulsif atau hiperseksualitas, adalah kondisi di mana seseorang memiliki fokus yang sangat intens pada perilaku, fantasi, atau dorongan seksual yang sulit dikendalikan.
-
Apa yang diharapkan oleh DPR terkait korban pelecehan seksual? Dia juga berharap agar korban berani bersuara saat terjadi pelecehan seksual, termasuk yang terjadi di Sulbar.
-
Bagaimana pelaku melakukan pelecehan seksual? Korban penyandang disabilitas tidak bisa berteriak atau menolak. Dia merasa takut dan ketergantungan," katanya.
-
Kapan pelecehan seksual terhadap korban terjadi? Menurutnya, korban mengalami pelecehan seksual oleh pelaku selama kurun waktu enam bulan.
Amiruddin mengatakan, pengesahan RUU TPKS juga menjadi produk undang-undang sekaligus akan berfungsi sebagai koridor norma baru bagi perilaku warga negara di Tanah Air.
"Ini demi perlindungan HAM perempuan Indonesia. Komnas HAM mendesak RUU TPKS agar segera disahkan," kata dia.
Dia berpendapat jika RUU TPKS terus ditunda maka sama halnya semua pihak bersikap abai atas perlindungan perempuan dan anak di Indonesia.
Baca juga:
KSP: Kesampingkan Ego Politik dan Sektoral terkait Pengesahan RUU TPKS
Jokowi Beri Atensi, PPP Setuju Mempercepat Pengesahan RUU TPKS
Desakan yang disampaikan oleh Komnas HAM tidak lepas dari berbagai kasus kekerasan seksual di Tanah Air terutama yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Sebagai contoh peristiwa yang terkuak di Bandung.
Dalam kejadian itu seorang pemilik asrama pondok pesantren menjadi pelaku kekerasan seksual. Bahkan, perbuatan bejat pelaku sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Diketahui sebanyak 12 anak perempuan menjadi korban dimana delapan di antaranya sampai hamil.
"Peristiwa itu sepertinya hanya puncak gunung es yang tampak," ujar dia.
Merebaknya peristiwa kekerasan seksual seperti yang terjadi di Bandung sepertinya bukan saja karena bejatnya pelaku. Namun, juga bisa terjadi karena sikap abai dari masyarakat hingga aktor-aktor negara dan pemerintah.
Terakhir, kata dia, jika RUU TPKS sudah disahkan menjadi undang-undang maka penghormatan dan perlindungan HAM warga negara terutama perempuan bisa lebih ditingkatkan oleh negara.
Pemerintah Sudah Susun DIM RUU TPKS
Pemerintah melalui gugus tugas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) telah menyusun daftar inventaris masalah (DIM). Hal ini sebagai langkah untuk segera menyelesaikan RUU TPKS setelah disahkan menjadi inisiatif DPR RI.
"Gugus tugas sudah menyusun DIM dari RUU tentang TPKS yang belum final," ujar Kabag Humas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Tubagus Erif Faturahman, kepada wartawan, Kamis (6/1).
RUU TPKS masih tertahan pembahasannya karena menunggu rapat paripurna untuk disahkan drafnya menjadi inisiatif DPR. Meski demikian, pemerintah mendorong dilakukannya percepatan pembahasan RUU TPKS. Salah satunya dengan melakukan penyusunan DIM lebih awal.
(mdk/gil)