Masih ada polisi, TNI Cyber Force belum perlu dibentuk

"Kalau polisi enggak mampu lagi menangani baru TNI bisa turun tangan," tutur Al Araf.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya meminta Presiden Joko Widodo membangun satuan atau matra baru di tubuh TNI untuk memerangi perang di dunia maya. Namun usul ini dinilai belum diperlukan.

Direktur Program Imparsial, Al Araf menilai cyber crime masih domain polisi dalam rangka penegakan hukum. Menurutnya, kejahatan di dunia maya masih bisa ditangani karena polisi memiliki satuan dan perangkat khusus.

"ISIS bagian dari penanganan teroris sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, meletakkan Polri di garda terdepan penanganan terorisme, enggak perlu TNI dilibatkan," kata Al Araf saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (20/3).

Menurut Al Araf, prediksi perang tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan juga digital memang perlu diantisipasi. "Kalau polisi enggak mampu lagi menangani baru TNI bisa turun tangan," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya mengatakan dengan adanya matra baru Cyber Force mampu mencegah masuknya paham radikal seperti ISIS ke tanah air. Lebih lanjut, Tantowi berharap matra Cyber Force hanya memiliki satu komando, yakni di TNI dan tidak harus melibatkan Lembaga Sandi Negara maupun Badan Intelijen Negara (BIN).

"Kalau matra akan jadi anggaran TNI, matra anggarannya sudah ada. Personelnya diambil dari profesional TNI," katanya.

"Beberapa negara sudah ada, perang ke depan itu asimetris dengan memasukkan ideologi yang tidak sesuai dengan kultur kita, paham baru termasuk ISIS, radikalisme itu biar tidak bobol kita," tambahnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Mayjen Agus Surya Bakti mengatakan, aktivitas terorisme kini telah memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan jaringan di seluruh dunia.

"Aksi teroris dunia maya semakin hari semakin meningkat. Berdasarkan data yang ada di tahun 1998 itu para teroris masih mengembangkan jaringan melalui website. Pada tahun itu baru ada 12 web di dunia maya. Namun semakin berkembang, Tahun 2003 itu ada 2965 web, dan Tahun 2014 itu sampai 9800 web," kata Agus, saat diskusi di Warung Daun, Jakarta Pusat, Kamis (5/3).

Agus menjelaskan, dengan menggunakan media sosial maupun website di dunia maya, teroris bisa sangat mudah mempengaruhi anak-anak muda di dunia, khususnya di Indonesia. Apalagi, saat ini menurut Agus, perkembangan gadget di Indonesia sudah sangat meluas di kota-kota besar.

"Kenapa media online karena mudah diakses, tidak ada kontrol, audience nya luas, kecepatan informasi. Inilah yang saat ini dimanfaatkan para teroris," jelasnya.

Dia berharap, untuk mengantisipasi adanya pengembangan jaringan teroris di Indonesia, sebaiknya pemerintah melalui kemenkominfo harus bekerja lebih keras lagi untuk menguatkan peran cyber police dan cyber army harus di dunia maya.

"Penutupan akun dapat dilakukan oleh Youtube, Twitter, Facebook, terhadap aktivitas terorisme global oleh pemerintah," tandasnya.

Baca juga:
'Perppu soal ISIS belum perlu, pemerintah buat saja peraturan biasa'
Ogah pulang, Turki paksa WNI mau gabung ISIS balik ke Indonesia
12 Ormas Islam desak pemerintah usut kelompok donatur ISIS
Jadi donatur dan ajak orang masuk ISIS tak bisa dijerat hukum
Jimly: Tangkap donatur ISIS!