Menag Jelaskan Soal Tak Ajak Mitra Komisi VIII DPR Saat Turun Ke Lapangan
Yaqut mengaku tidak ingat betul terkait kegiatannya saat di lapangan. Dia tak bermaksud tidak mengajak mitra komisi VIII DPR saat kunker.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas merespons anggota Komisi VIII DPR Sri Wulan yang tidak dilibatkan saat dirinya turun ke lapangan. Yaqut menjelaskan bahwa dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak), bukan kunjungan kerja terjadwal.
Wulan sebelumnya merasa tidak dianggap ketika Yaqut melakukan kunjungan ke dapilnya di daerah Jawa Tengah yakni Pati, Grobogan dan Rembang.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Siapa yang memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Dimana pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Walikota Medan berlangsung? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan. Sejumlah langkah, tindak lanjut dan ragam hal sesuai kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan suksesnya Pemilu 2024 dipaparkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di hadapan anggota Komisi II DPR RI di Balai Kota Medan, Kamis (14/9).
-
Kenapa Komisi II DPR RI berkunjung ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
"Jadi diingatkan saja, karena kebetulan itu juga sidak bukan kunjungan yang terencana, jadi saya karena sepanjang tahun ini saya belum ketemu orang tua saya, saya mampir orang tua terus sudah sekalian, masa ke Rembang cuma ketemu orang tua aja seperti apa gitu Yaudahlah sidak aja, sebenarnya sidak aja, jadi tidak terjadwal, kalau terjadwal saya pasti lapornya ke Mba Wulan itu," kata Yaqut dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Kamis (2/9).
Yaqut mengaku tidak ingat betul terkait kegiatannya saat di lapangan. Dia tak bermaksud tidak mengajak mitra komisi VIII DPR saat kunker.
"Kemudian soal kunjungan ke Pati, ke Rembang gak ajak ajak mungkin begini bu, kapasitas hardware saya nih gaj cukup kira kira, jadi kalau harus menyimpan banyak memori ya namanya manusia terbatas," ucapnya.
Yaqut lalu meminta Wulan menghubunginya jika ingin kunker bersama ke lapangan. Ia khawatir dirinya lupa mengabarkan.
"Kalau Bu Wulan tau gak ada salahnya kalau Bu Wulan yang telpon saya atau Wa, gak harus saya yang ngasih tau Bu Wulan, memang problem waktu kejadian itu saya gak ingat karena keterbatasan memori masalahnya, karena kan kita dikasih memori terbatas sama Tuhan, kita minta lebih juga susah sekarang," pungkasnya.
Anggota Komisi VIII Fraksi NasDem, Sri Wulan memprotes Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat melakukan kunjungan kerja. Wulan merasa tidak dianggap ketika Yaqut melakukan kunjungan ke dapilnya di daerah Jawa Tengah.
"Pak Menteri mohon maaf, perkenalkan saya Wulan dari Jateng 3 dapilnya Pati, Grobogan, Rembang. Jadi pas Kemarin ke Rembang rasah ngacir dewe (jangan bergerak sendiri) gitu loh pak, kita mbok dilibatkan," ucapnya saat rapat bersama Yaqut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/9).
Wulan meminta Yaqut melibatkan mitra Komisi VIII jika melakukan kunjungan ke lapangan. Dia merasa Yaqut tidak melibatkan anggota DPR di dapil tersebut saat melakukan kunker.
"Karena kita mitra, paling tidak, kan nggak enak banget pas ditanya 'loh tadi tuh ada Pak Menteri di sini, kok nggak ikut serta?' Kan sakitnya tuh di sini pak kalau ditanya seperti itu, jadi jangan sampai begitu, kita bermitra yang baik, membahas semuanya, paling tidak turun ke lapangan juga sama," tuturnya.
Selain itu, Wulan mengaku selama ini tidak memahami terkait program Menag Yaqut saat turun ke lapangan. Dia justru mendapatkan informasi program Kementerian Agama dari masyarakat.
"Jadi contohnya kesehatan sanitasi, halal ponpes, maaf kalau saya salah baca, ruang belajar ponpes, pembangunan asrama ponpes, DOP ponpes, rehabilitasi ponpes, kita tahunya justru dari masyarakat gitu loh, jadi kita heran gimana koordinasi pak menteri dengan jajarannya terus komunikasi dengan kita," ujarnya.
Wulan meminta Yaqut bisa memberikan informasi jika hendak berkunjung ke masyarakat. Sebab, fungsi DPR adalah mengawasi kinerja pemerintah. Ia merasa malu jika anggota DPR tak tahu apa-apa jika ditanya terkait program pemerintah.
"Jadi jangan sampai sudah turun ke lapangan kita nggak ngerti sama sekali, kan nggak lucu, ditanya nggak tahu sama sekali, karena tidak ada informasi dari sini," ujar Wulan.
"Jadi tolong ini juga sudah jadi kesepakatan kita berkali kali dalam rapat, di dalam program maupun apapapun yang turun di lapangan, kita paling tidak menjalankan fungsi kita seabgai monitoring di sana, jangan sampai kita nggak ngerti sama sekali," pungkasnya.
Baca juga:
Komisi VIII Dukung 11 Pos Anggaran Tambahan Kemenag Senilai Rp11,5 T
Raker dengan Menag, DPR Harap Ibadah Haji Bisa Dilaksanakan 2022
Komisi VIII DPR Tolak Rencana Refocusing Anggaran Kemensos 2021 Senilai Rp1,6 triliun
Komisi VIII Soal Pemotongan Bansos di Karawang: Atas Dalih Apapun Tidak Boleh
Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran Jadi PR Pemerintah Selama PPKM