Pemprov DKI Bakal Umumkan UMP Paling Lambat 11 Desember 2024

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2025 selambat-lambatnya pada 11 Desember 2024.

UMP Jakarta
Ingat, Pemda Tak Boleh Naikkan UMP 2025 di Bawah 6,5 Persen

Angka kenaikan tersebut merupakan batas minimum yang harus digunakan oleh pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum di setiap provinsi.

UMP
Data Kemnaker: Masih Ada 4 Provinsi Belum Tetapkan Kenaikan UMP 2025

Dari 34 Provinsi yang ada UMP 2025, hanya 23 provinsi yang menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

UMP 2025
Data Kemnaker: Masih Ada 4 Provinsi Belum Tetapkan Kenaikan UMP 2025

Dari 34 Provinsi yang ada UMP 2025, hanya 23 provinsi yang menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

UMP 2025
Enam Provinsi Ini Masih Belum Umumkan Kenaikan UMP

Batas akhir pengumuman UMP 2025 yaitu 11 Desember 2024.

Berita Update
Kenaikan UMP 2025 Tak Dibahas Pemerintah, Bagaimana Nasib Buruh?

Menteri Ida menegaskan bahwa penetapan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tidak dibahas olehnya.

Upah Buruh
Ketebalan Tutupan Es di Puncak Jaya Papua Berkurang Empat Meter, BMKG Ungkap Penyebabnya

Diperkirakan berkurang sekitar empat meter berdasarkan pemantauan terakhir pada Desember 2023

Puncak Jaya Papua
Kemnaker Resmi Keluarkan Aturan Terkait UMP 2025, Begini Hitungannya

Yassierli menjelaskan rata-rata kenaikan upah minumum nasional sebesar 6,5 persen baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau kota.

UMP
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Semarang 2025 menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah.

UMK Semarang untuk tahun 2025 telah diumumkan dengan peningkatan sebesar 6,5 persen, menjadikannya sebagai yang tertinggi di Jawa Tengah.

UMK Semarang
Pemprov DKI: UMP 2024 Pasti Naik!

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta pada 2025 akan mengalami kenaikan.

UMP
Kebut Target Capai Swasembada Pangan, Tiap Desa Bakal Punya Satu Penyuluh Pertanian

Saat ini Indonesia memiliki sekitar 37.000 hingga 38.000 penyuluh yang tersebar di berbagai daerah.

Berita Update
Pemerintah Tegaskan Penerapan Pajak Kendaraan Tak akan Ganggu Pertumbuhan Industri Otomotif

Opsen pajak yang berasal dari Undang-Undang APBD bertujuan untuk menjelaskan pembagian pendapatan pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

APBD
Menag Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih Sesuai Hati Nurani dan Doakan Pilkada Berjalan Lancar

Pilkada akan digelar serentak pada 27 November 2024 di 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Nasaruddin Umar